Mereka dulu mencibir, sekarang puja-puji Sri Mulyani
Merdeka.com - Masih belum hilang di ingatan soal kasus Bank Century dan Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini. Sri Mulyani sempat diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut oleh beberapa partai politik serta aktivis lainnya.
Pada 2010 lalu, Ketua DPR Fraksi PDI Tjahjo Kumolo (saat itu) sempat menyatakan pihaknya secara resmi menolak kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mewakili pemerintah dalam setiap sidang baik di Komisi XI maupun Badan Anggaran. Hal itu terkait dugaan korupsi dalam kasus dana talangan Bank Century yang dianggap melibatkan Sri.
"Pimpinan Fraksi sudah mengirim memo kepada Ketua Kelompok Fraksi (XI) PDI P DPR dan Kelompok Fraksi Badan Anggaran yakni Emir Muis mengenai hal tersebut," ucap Tjahjo di Jakarta, Rabu 14 April 2010.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kenapa Syahrini terseret kasus pajak? Syahrini muncul di sidang kasus suap pejabat pajak di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tersangka ini diduga terlibat dalam kasus pajak senilai Rp 900 juta pada tahun 2015-2016.
-
Siapa tersangka kasus korupsi KONI Sumsel? Ketua Umum KONI Sumatra Selatan Hendri Zainuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel tahun anggaran 2021 pada Senin (4/9).
Tjahjo menegaskan, tidak ada kompromi untuk Sri Mulyani hadir untuk mewakili pemerintah. Oleh sebab itu, kehadiran Sri Mulyani dapat digantikan oleh Menko Perekonomian atau Menkeu Ad Interim.
"Kalau toh Sri Mulyani hadir, posisinya hanya mendampingi saja dan tidak menyampaikan materi atas nama pemerintah," ujarnya.
Dalam hal ini, PDI Perjuangan juga merupakan salah satu partai yang mendorong pengusutan dugaan korupsi tersebut. Dan pada 2012 lalu, Pansus DPR akhirnya mengeluarkan keputusan resmi bahwa Sri Mulyani dan Boediono dianggap bertanggung jawab atas skandal Rp 6,7 triliun itu.
Anggota PDIP lainnya, Hasto Kristianto juga sempat menganggap Sri Mulyani bukan sebagai figur cocok saat ingin menjadi pendamping bakal capres Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 lalu. Pernyataannya masih terkait kasus Bank Century.
"Itu tergantung, ketika dalam persidangan masih belum jelas siapa yang harus bertanggung jawab ya sama saja. Masih terlalu dini dukungan kepada Sri Mulyani untuk menjadi cawapres," ujar Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat dijumpai di kantor DPP Partai Nasdem, Menteng, Jakarta (Jumat, 2/5).
Menurut Hasto, panggung politik bagi Sri Mulyani baru terlihat di Pemilu 2014 ini jika dia mau membeberkan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas pembobolan Bank Century. "Lain hal kalau dia melakukan terobosan hukum dengan menegakkan keadilan dalam kasus Century. Itu baru menjadi sebuah keberanian kalau dia berani menjadi yang terdepan," ujar Hasto.
Namun hal itu kini berbanding terbalik pasca Sri Mulyani dinobatkan menjadi Menteri Keuangan berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Rabu (27/7) kemarin. Seolah jilat ludah sendiri, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai keputusan Presiden Jokowi menunjuk Sri menjadi Menteri Keuangan telah melalui pertimbangan yang matang. Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro.
"Kami mencermati keputusan tersebut dan pertimbangan bapak presiden barangkali beliau (Sri Mulyani) berpengalaman dalam mengatasi berbagai krisis yang terjadi saat itu," ucap Hasto kepada awak media di gedung DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).
Hasto mengatakan, PDIP mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi. Sebab, menurut Hasto, posisi PDIP hanya sebagai pengusung Presiden Jokowi untuk maju menjadi orang nomor satu di Indonesia.
"Tugas kami hanya sebagai pengusung saja. Mencermati hal tersebut kita berharap sepenuhnya bahwa dengan adanya reshuffle ini betul-betul meningkatkan kinerja pemerintahan. Tentu saja bapak Jokowi sudah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya," tandasnya.
Sama halnya dengan PDIP, ketika nama Sri Mulyani disebut-sebut dalam skandal Bank Century, aktivis Fadjroel Rachman yang kini menjadi Komisaris PT Adhie Karya juga termasuk yang sering menyerang Sri. Salah satunya di media sosial, Fadjroel pernah meminta Sri dan Boediono untuk mundur sebab bisa mengganggu kinerja Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat sebagai presiden saat itu.
Namun kini Fadjroel justru memberikan selamat kepada Sri saat ditunjuk Presiden Jokowi sebagai menteri keuangan. Hal itu dilayangkannya dalam akun twitter miliknya @fadjroeL 'Welcome Back our Finance Minister Sri Mulyani Indrawati! Yes..Work..Work..Work! Rabu (27/7)'
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo secara resmi menunjuk Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan Indonesia menggantikan Bambang Brodjonegoro. Dalam dunia moneter, nama Sri Mulyani tak asing lagi, sebab, wanita kelahiran Lampung, 26 Agustus 1962 ini pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Stigma tersebut tak lepas dari konsekuensi keuangan negara sebagai instrumen politik.
Baca SelengkapnyaDjamaluddin tidak merinci siapa saja nama parpol yang diduga terlibat beberapa proyek di Kementan.
Baca SelengkapnyaKepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan informasi itu menarik untuk didalami
Baca SelengkapnyaAda 4 perusahaan yang diduga melakukan fraud berpotensi merugikan negara hingga Rp2,5 triliun.
Baca SelengkapnyaHal itu diungkapkan tim kuasa hukum SYL saat membacakan nota eksepsi di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (13/3).
Baca SelengkapnyaPak Bas langsung menimpali, bahwa yang meminta tambahan anggaran adalah Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto membenarkan adanya pertemuan antara Menkeu Sri Mulyani dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan meminta Polda Metro Jaya mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaPolisi memanggil sejumlah ahli untuk dimintai pandangan dalam dua kasus yang menyeret nama mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaKekejaman yang kerap terjadi di dalam dunia pekerjaan akibat kurangnya rasa kebersamaan.
Baca SelengkapnyaPolri klaim tangani kasus Firli Bahuri secara profesional
Baca Selengkapnya