MK gugurkan gugatan UU Desa

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa gugur. Hal itu karena para pemohon yang merupakan Kepala Desa Trosobo, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Moch Supriyadi dan Kepala Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Khoirun Nasirin tidak hadir dalam persidangan kedua dengan agenda perbaikan permohonan.

"Menyatakan permohonan para pemohon gugur," ujar Ketua MK Arief Hidayat membacakan amar putusan dalam sidang di gedung MK, Jakarta, Rabu (21/1).

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan, pemohon hanya menghadiri sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 15 Desember 2014 dan dijadwalkan harus hadir pada sidang tanggal 7 Januari 2015. Tetapi, pada sidang kedua dengan agenda perbaikan permohonan, kedua pemohon tidak hadir tanpa alasan apapun meski sudah dilakukan pemanggilan oleh MK.

"Mahkamah menilai para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam permohonannya," kata Wahiduddin.

Sebelumnya, dua orang pemohon ini mempermasalahkan pengaturan masa jabatan kepala desa yang diatur selama enam tahun dan dapat diperpanjang sampai tiga kali. Mereka mendalilkan batas waktu tersebut tersebut terlalu singkat dan menghambat pelaksanaan pemerintahan desa oleh kepala desa baru.

Di samping itu, batas waktu tersebut dinilai belum cukup untuk meredam konflik sosial yang terjadi saat pemilihan kepala desa. Atas hal itu, Supriyadi dan Nasirin meminta MK mengubah batas waktu tersebut dari sebelumnya enam tahun menjadi delapan tahun.