Muhammadiyah Minta Pemerintah Jujur dan Transparan Terkait Polemik TWK di KPK

Merdeka.com - Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menerima silaturahmi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) secara daring, Senin (31/5). Salah satu yang dibahas adalah polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Haedar menuturkan, untuk merampungkan polemik di KPK, Muhammadiyah menuntut pemerintah berlaku terbuka, transparan, jujur, dan mengedepankan solusi.

"Legislatif, yudikatif, eksekutif serta semua institusi negara itu harus mem-back up KPK dan jangan ada kepentingan untuk melemahkannya. Begitu juga bagi komponen bangsa, tapi pada saat yang sama bagaimana KPK ini juga berjalan dengan transparan, good governance, objektif, terstandar," ucap Haedar.

"Para pimpinan KPK harus membawa lembaga ini betul-betul menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang otoritatif, berwibawa, punya integritas dan tentu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi," imbuh Haedar.

Haedar meminta agar politisasi apa pun tidak dilakukan dalam polemik di KPK. Dia menilai politisasi polemik KPK hanya akan membuat masyarakat apriori dalam memandang masalah.

"Kita warga civil society harus bersikap objektif, kemudian juga terbuka dan tidak ada politisasi, baik menyangkut KPK maupun persoalan-persoalan kebangsaan lainnya. Karena politisasi akan membuat kita apriori dalam menyelesaikan persoalan," tegasnya.

Haedar juga berpesan agar berbagai potensi yang menimbulkan kegaduhan diminimalisir agar persatuan bangsa semakin rekat dan erat. Salah satu caranya adalah dengan berdiskusi dan berdialog untuk menemukan solusi.

"Nah dalam konteks ini maka jangan sampai persoalan KPK, persoalan Palestina, dan lain-lain itu kemudian menjadi titik ketika kita menjadi bangsa yang cerai berai. Kami berharap bahwa dialog, saling menerima masukan, dan memperbaiki keadaan dari hal-hal yang kurang, untuk menjadi pilihan yang sangat penting," papar Haedar.

"Solusi, menjadi tawaran bagi kita agar masalah memang hadir untuk kita selesaikan, bukan untuk terus diperdebatkan apalagi kita politisasi sesuai dengan kepentingan masing-masing," pungkas Haedar.