Musrenbang 2024, Pemkab Trenggalek Fokus Pelestarian Alam Hingga Atasi Kemiskinan

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2024 di Kampoeng MTS agrowisata, Desa Karanganom, Kecamatan Durenan, Selasa (14/9/2023).

Untuk menyelaraskan prioritas pembangunan di tahun 2024 mendatang, Pemkab Trenggalek mengusung tema besar pelestarian alam, mendekatkan pelayanan, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menegaskan usulan yang diberikan harus sensitif terhadap beberapa indikator pembangunan yang ada. Salah satu contohnya adalah indeks pembangunan ekonomi inklusif yang didalamnya ada presentase pekerja lulusan SMA, sehingga harus ada kesetaraan yang didorong.

Kemudian untuk kontribusi pendapatan perempuan, dimana kewirausahaan perempuan harus terus didorong salah satunya dengan program 5000 pengusaha perempuan atau femalepreneur. "Kemudian kemiskinan ekstrem 1,5 persen harus dipastikan bahwa 2024 bener-bener bisa tuntas Baik dengan membantu meringankan beban mereka ataupun juga menambah penghasilan," tutur Bupati Nur Arifin.

Pemerintah juga berupaya memberikan program subsidi bunga dan dibantu untuk mendapatkan KUR kemudian juga disediakan off taker. "Sehingga nanti ketika mereka diberi modal diberi pekerjaan nanti benar-benar ada yang beli tidak ada alasan mereka tidak mendapatkan pendapatan," ungkap Mas Ipin.

Di sisi lain untuk meningkatkan pelayanan, Pemkab Trenggalek juga telah memulai dengan mendekatkan pelayanan melalui program Mening Deh. Mas Ipin juga menambahkan pelayanan yang ada telah diukur dengan indeks kepuasan masyarakat Dimana masyarakat bisa ikut memberikan penilaian langsung kepada OPD maupun ASN yang akan menentukan pendapatan yang diterima oleh ASN tersebut.

"Silakan akses skmtrenggalekkabgoid Di sana harapannya PNS ini nanti ketemu siapapun dia memberikan pelayanan dengan baik biar bintang 4 dan TPP nya bisa penuh," jelas Bupati.

Evaluasi di sektor lain juga terus dilakukan, khususnya pada indikator yang masih berada di zona merah yakni tingkat pengangguran terbuka Hal ini akibat adanya shifting dari pekerja formal ke informal artinya jadi umkm dan segala macam lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah menerima saran dari BPS untuk memperbanyak event terutama pengoptimalan event di tempat wisata Mengingat indikator yang ada mengukur pendapatan dari desa ke kota, sehingga bagi pengangguran atau orang yang tidak bekerja tapi berjualan bisa mendapatkan mendapatkan penghasilan dari event tersebut. (mdk/hhw)