Nelayan dengan Kapal Besar di Aceh Disebut Ikut Menikmati BBM Subsidi
Merdeka.com - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh, mengungkap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk para nelayan di Aceh belum tepat sasaran. Subsidi tersebut hanya dinikmati kelompok nelayan yang melaut menggunakan kapal berukuran besar. Sementara nelayan tradisional yang melaut menggunakan boat tep-tep (kapal kecil), tidak tersentuh kebijakan tersebut.
Ketua Hiswana Migas Aceh, Nahrawi Noerdin mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh untuk mendata nelayan tradisional itu agar bisa memperoleh BBM subsidi.
"Mereka (nelayan kecil) inilah yang paling layak mendapat subsidi. Tapi di lapangan, malah kapal yang menggunakan mesin mobil, yang pergi melaut berminggu-minggu, dengan pendapatan puluhan hingga ratusan juta, yang memperoleh subsidi. Kalau sudah pendapatan sebegitu besar kan, ini sudah industri namanya," kata Nahrawi, Kamis (22/9).
-
Kenapa nelayan di Brebes melakukan sedekah laut? Sedekah laut merupakan bentuk rasa syukur masyarakat nelayan kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah memberikan rejeki berupa tangkapan ikan.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana dana untuk bantuan nelayan didapat? Kebagian Dana Karbon, Dinas Perikanan Kutai Timur Bagikan Mesin Kapal Kebagian dana insentif karbon pada program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPFCF) dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur memberikan bantuan berupa mesin ketinting kepada kelompok nelayan di Kecamatan Teluk Pandan.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ketika Surat Keputusan ini ditetapkan dan kemudian diberlakukan akan memudahkan dan juga menjadikan subsidi lebih tepat sasaran.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Aplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi negara. 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Siapa yang berhak mendapatkan BBM subsidi? Melalui aplikasi ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi dapat diminimalisir. Sistem ini terintegrasi antara BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Penugasan.
Menurutnya, nelayan tradisional boat tep-tep yang biasanya pergi melaut pagi dan pulang pada sore hari dengan penghasilan rata-rata Rp200 sampai Rp500 ribu itu, terabaikan dan tidak terlayani untuk memperoleh BBM Subsidi.
Sementara kapal dengan 30 GT (Gross Tonnage) ke atas di Aceh, beber Nahrawi, adalah yang selama ini kerap mendapat untung. Padahal, berdasarkan peraturan, kapal nelayan 30 GT ke atas dilarang menggunakan BBM subsidi.
"Inilah realita di lapangan," bebernya.
Nahrawi Noerdin berharap DKP Aceh segera mendata dan melakukan registrasi seluruh nelayan tradisional di Aceh, sehingga penyaluran BBM subsidi untuk nelayan tepat sasaran.
"Segera mereka (nelayan tradisional) diberi rekomendasi untuk menerima BBM subsidi. Sebab mereka yang paling berhak," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Solusi Nelayan juga sudah diintegrasikan dengan Program Subsidi Tepat, lebih dari seribu transaksi di SPBUN program Solusi Nelayan sudah tercatat.
Baca SelengkapnyaPengelolaan SPBU apung kembali menyediakan BBM bersubsidi jenis solar untuk para nelayan di perairan Jakarta.
Baca SelengkapnyaIni tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca SelengkapnyaProyek reklamasi di teluk Jakarta berdampak pada banyak hal, salah satunya membuat hidup nelayan Muara Angke semakin susah. Berikut potretnya:
Baca SelengkapnyaPelaku ilegal fishing itu bahkan mengakali perizinan dengan mengajukan izin ke pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaUntuk setiap kapal nelayan yang sudah dikonversi akan dibekali dengan satu unit tabung baja.
Baca SelengkapnyaKapal yang ditangkap berkapasitas di bawah lima Gross tonnage (GT) dan alat tangkap yang digunakan pancing.
Baca SelengkapnyaSelain itu, harga solar subsidi dipastikan sebesar Rp6.500 per liter untuk semua SPBU.
Baca SelengkapnyaMeski tidak mempunyai kewenangan, HNSI harus menjadi payung bagi nelayan.
Baca SelengkapnyaHerman Hery meyakini, kesejahteraan nelayan akan bisa terwujud jika seluruh pengurus HNSI saling mendukung.
Baca SelengkapnyaMasuknya modal asing dan kapitalisme modern mendorong munculnya pranata ekonomi baru di kalangan masyarakat nelayan.
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati orang mampu dari pada keluarga yang tak mampu
Baca Selengkapnya