OTT KPK, DPR sebut WTP tak lagi dianggap sebagai prestasi
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat negara yang berprofesi sebagai auditor di BPK Jumat (26/5) sore. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku prihatin dengan tertangkapnya pejabat negara dalam OTT KPK.
"Ini memprihatinkan. Nanti kami lihat perkembangannya seperti apa. Informasinya masih simpang siur," ujar Fadli di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5).
Fadli menuturkan atas kasus tersebut harus ada evaluasi tiap-tiap lembaga. Sebab di tiap institusi pasti memiliki berbagai kekurangan.
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Kenapa DPR mendukung KPK mengungkap kebocoran OTT? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang minta KPK usut kebocoran OTT? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan dalam mengungkap terduga pelaku yang membocorkan informasi mengenai dugaan kasus korupsi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
"Dan juga ada moral hazard terutama ketika berbicara soal WTP, dan sebagainya. Itu saya kira salah satu dianggap prestasi sebuah pemerintahan di daerah, atau Kementerian atau di institusi lain," kata Fadli.
Harusnya, lanjut Fadli, BPK sebagai institusi independen, imparsial tak boleh ada celah untuk gratifikasi atau korupsi. Sebab ini satu assessment terhadap lemabga, terutama di dalam Laporan keuangan berdasarkan audit oleh chief auditor BPK.
Solusinya, lanjut Fadli, harus ada pengawasan tapi jangan sampai pendapat opini publik dipandang sebagai sebuah prestasi semata.
"Janganlah diperlakukan seolah-olah prestasi dari intitusi lembaga itu atau menterinya atau gubernur, wali kota. Tapi benar-benar independen yang dirasakan langsung oleh masyarakat uang yang ada itu untuk pembangunan di lembaga atau institusi masing-masing," ujarnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaKetua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ais Shafiyah Asfar memiliki pandangan berbeda dengan Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas terkait OTT.
Baca SelengkapnyaMekanisme OTT yang selama ini dilakukan KPK, menjadi salah satu pembahasan menarik selama fit and proper test Capim.
Baca SelengkapnyaOTT seharusnya tetap dijalankan dan perlu adanya perhatian khusus dari KPK.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca SelengkapnyaLuhut menyebut berkurangnya OTT yang dilakukan KPK karena sistem pencegahannya berhasil.
Baca SelengkapnyaMahfud menilai, OTT juga diperlukan agar terlihat bahwa negara hadir menindak korupsi.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaOpini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca SelengkapnyaEks Penyidik KPK Novel Baswedan mengkritik pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri dan Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca Selengkapnya