PAN soal BPJS Naik: Pemerintah Tidak Sensitif, Tak Ada Rasa Keadilan

Merdeka.com - Upaya pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan menuai kritik dan penolakan dari sejumlah elemen, termasuk kalangan di DPR.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Intan Fauzi mengatakan, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 64 Tahun 2020 yang mengatur kenaikan tersebut, yang dilakukan sesuai masa persidangan terakhir dan baru efektifnya 1 Juli 2020, jelas mencari celah dengan parlemen, karena masih masuk masa reses, yang baru berakhir pertengahan Juli.

"Ini kok mengambil celah. Artinya kami memang paling keras mendorong pemerintah sejak awal sebelum adanya judical review, terutama yang untuk peserta mandiri yang kelas III, agar kami minta tidak ada kenaikan," kata Intan kepada Liputan6.com, Jumat (15/5/2020).

"Tapi menurut saya, apapun ini tidak ada rasa keadilan untuk masyarakat. Karena itu, sudah sepatutnya Perpres ini dibatalkan," lanjut dia.

Dia memandang, Perpres ini apalagi di masa pandemi Covid-19, yang membawa gelombang PHK. Dan pasti banyak yang masuk peserta mandiri.

"Untuk menyambung hidup sehari-hari saja sekarang sudah berat mereka berharap kepada Bansos. Sekarang terbebani dengan kenaikan BPJS," ungkap Intan.

Menurut dia, jelas pemerintah tak punya rasa sensitif melihat masyarakatnya kesusahan.

"Pemerintah tidak sensitif, tidak ada rasa keadilan, kan kemudian mereka bisa melihat, dan Perpres ini kan sebenarnya bisa dikeluarkan setiap saat. Ini betul-betul waktu yang tidak tepat, tidak berpihak ke masyarakat," tutur Intan.

Terlebih, masih kata dia, jelas ini menjadi catatan buruk bagi pemerintahan Jokowi.

"Dan menurut saya ini menjadi preseden yang sangat buruk. Karena apa, rakyat menggugat ke MA dan dengan serta merta pemerintah mengeluarkan Perpres kenaikan iuran. Dan kalau ini di challenge lagi oleh masyarakat, tentu akan digugat lagi, karena yang diharapkan bukan ini. Kenapa pemerintah harus berhadapan dengan rakyat," pungkasnya.