Follow
PAN Soal Usulan Ganti Radikalisme jadi Manipulator Agama: Itu Cara Pandang Orba
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais menyoroti Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ingin mengganti istilah radikalisme dengan manipulator agama. Dia pun menyamakan wacana penggantian itu dengan penggantian istilah korupsi masa pemerintahan orde baru.
"Istilah mengganti radikalisme dengan manipulator agama itu sama saja dulu cara pandang orde baru. Tidak mau dibilang korupsi tapi dibilangnya kesalahan prosedur," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11).
Hanafi menjelaskan, saat Orde baru istilah korupsi ingin diganti dengan kesalahan prosedur. Padahal, lanjutnya, dua istilah itu sama saja.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang disebut Jokowi sebagai sosok yang keliru? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
-
Bagaimana modus korupsi menteri Jokowi? Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.
"Sama kan, ini juga sama. Radikalisme kemudian diganti istilahnya dengan manipulator agama. Sama enggak kira-kira? Ya sama," ungkapnya.
"Jadi mestinya Pak presiden juga lebih arif lebih bijaksana untuk menggunakan kosakata memilih terminologi," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi meminta jajarannya untuk melakukan upaya serius untuk mencegah meluasnya gerakan radikalisme di Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait penyampaian program dan kegiatan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (31/10/2019).
"Terakhir saya lupa tadi harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme," kata Jokowi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hotman kemudian mempertanyakan maksud Romo Magnis yang mengibaratkan Presiden layaknya pencuri.
Baca Selengkapnya
Semakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.
Baca Selengkapnya
Waketum PPP Arsul Sani angkat suara terkait Bacapres Ganjar Pranowo muncul di tayangan azan
Baca Selengkapnya
Menurut dia pernyataan 'Gantung di Monas' jika terlibat dalam kasus korupsinya bukan betul gantung diri secara fisik.
Baca Selengkapnya
Apa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi III itu menilai tak perlu dibentuk tim pencari fakta kasus Vina.
Baca Selengkapnya
"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Alamsyah Hanafiah saat bersaksi terkait laporan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman Cs.
Baca Selengkapnya
Habiburokhman membandingkan pemerintahan saat orde baru dengan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar untuk mengatasi dan menindak korupsi ini sudah ada mekanisme hukumnya di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Irma mengatakan semua partai politik saat pemilu tidak ada yang tak melakukan kecurangan.
Baca Selengkapnya
Ganjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca Selengkapnya