Pancasila dinilai merekatkan bangsa dan menyatukan perbedaan

Merdeka.com - Pancasila mampu mempersatukan perbedaan di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, etnis dan agama. Ini juga dapat membentengi masyarakat Indonesia dari perpecahan sekaligus menangkal masuknya ideologi radikal.

"Tanpa Pancasila kita akan kehilangan dan kemungkinan besar akan mengalami suatu keretakan dalam menyambut hari depan Indonesia. Masyarakat harus yakin pada diri sendiri bahwa hanya Pancasila lah yang bisa mempertemukan perbedaan. Ini menjadi persamaan untuk merekatkan bangsa," ujar Deputi I bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Anas Saidi, Sabtu (29/9).

Dijelaskan Anas, kesaktian ideologi Pancasila itu memiliki kekuatan yang dijalankan sebagai pedoman tindakan dalam bernegara. Dari sejarah itu menyebutkan ternyata Pancasila menjadi satu ideologi yang merupakan kekuatan masyarakat Indonesia. Namun persoalan tersebut terlihat dari penerapan Pancasila yang mengalami pasang surut selama dua dekade sejak Reformasi 1998.

"Ada kecenderungan absennya Pancasila di ruang publik secara intensif. Generasi milenial yang lahir tahun 2000-an umumnya tidak mengenal sejarah bagaimana Pancasila itu dilahirkan dan bagaimana para bapak bangsa merumuskan dengan satu kebesaran nilai bangsa Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila tentunya juga dapat mematikan paham-paham lain yang selama ini dihembuskan kelompok radikal. Karena kelompok-kelompok yang tidak menghendaki Pancasila seperti kelompok ingin mendirikan Khilafah di Indonesia itu jelas tidak sesuai dengan Pancasila. Karena di dalam sistem Khilafah itu sendiri menolak demokrasi, nasionalisme dan keberagaman.

"Padahal jelas bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada di dalam Islam tapi sekaligus juga ada di dalam nilai-nilai agama yang lain. Musyawarah mufakat, keadilan sosial, kesetaraan. Sama sekali tidak ada perbedaan," tuturnya.

Untuk menyikapi propaganda yang dihembuskan kelompok radikal bahwa ideologi Pancasila bertentangan dengan nilai-nilai agama, dirinya mengungkapkan bahwa Islam dengan Civil Society di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah memiliki kewajiban untuk mengisi ruang-ruang publik untuk memberikan pencerahan bahwa Pancasila adalah jalan tengah paling bagus. Karena di dalam Pancasila itu tidak sekedar mengaplikasikan doktrin agama yang sesuai dengan Islam, tapi juga sesuai dengan seluruh agama yang ada di Indonesia.

"Ini masih kurang disosialisasikan dan kebetulan absennya Pancasila di ruang publik selama 2 dekade dikalangan milenial ini ternyata membawa implikasi yang tidak sederhana. Anak-anak yang sekarang berumur sekitar 20-30 tahunan umumnya tidak memahami sejarah dan esensi dari Pancasila. Bisa dikatakan Pancasila itu surplus wacana, tapi defisit tindakan. Pancasila belum menjadi bagian pedoman tingkah laku, belum menjadi alat evaluasi terhadap kebijakan negara," ujarnya.

Menurutnya, perlu mengembalikan dan memperkuat lagi di sekolah sekolah terhadap mata pelajaran yang berhubungan dengan Pancasila. Hal ini dikarenakan anak-anak mulai SD hingga perguruan tinggi cenderung tidak mengenal Pancasila sebagai satu doktrin. Karena kalau generasi muda tidak mengerti dan bahkan membenci Pancasila, maka bangsa ini bisa mengalami keretakan.

Dikatakannya, BPIP sendiri sudah melakukan sejumlah langkah dengan membuat garis besar ideologi Pancasila itu sendiri yang memuat apa yang disebut dengan, etos, logos dan kepercayaan. Karena Pancasila tidak cukup sebagai ideologi saja, tapi perlu digeser perkembangannya yang disebut dengan paradigma ilmu.

"BPIP melakukan pedoman tindakan di seluruh perguruan tinggi agar menjadi satu pedoman tindakan. Kita belum punya rumusan kecuali kisi-kisi bahwa demokrasi Pancasila itu apa bedanya dengan demokrasi liberal dan apa yang disebut dengan ekonomi Pancasila dan sebagainya. Persoalan fundamental inilah yang digarap BPIP," tandasnya.