Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pandemi Covid-19, Mahasiswa Baru PTS Berkurang 30 Persen

Pandemi Covid-19, Mahasiswa Baru PTS Berkurang 30 Persen Ujian Tulis Berbasis Komputer saat pandemi. ©2020 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Rektor Universitas YARSI Prof Fasli Jalal mengatakan pandemi COVID-19 membuat mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta (PTS) di Tanah Air berkurang hingga 30 persen.

“Pengurangan mahasiswa baru di PTS sangat jelas terasa, dan berdampak pada pengurangan 20 persen hingga 30 persen. Ini merupakan gangguan yang sangat besar pada penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu,” ujar Fasli dalam webinar “Seleksi Ujian Mandiri PTN, Buat Gaduh Penerimaan Mahasiswa Baru PTS, Retorika atau Kenyataan?” yang dipantau di Jakarta, Kamis (12/8).

Dia menambahkan penurunan peminat PTS tersebut merupakan gangguan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Meski demikian, dia berharap PTS di Tanah Air yang berjumlah 3.044 tersebut dapat terus bertahan.

Orang lain juga bertanya?

Menurut dia, perlu upaya untuk mencari kemaslahatan bersama dan dukungan dari pemerintah yang betul-betul memberikan solusi pada PTS agar tetap bertahan.

Dalam kesempatan itu, Fasli meminta agar perguruan tinggi negeri (PTN) transparan dalam memberikan data penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya dan juga jadwal seleksinya hendaknya berdekatan. Dengan demikian, PTS dapat menentukan langkah dalam merekrut mahasiswa baru.

“Selama ini, kami di swasta menunggu penerimaan baru selesai di PTN. Hanya segelintir kampus swasta yang tidak memedulikan penerimaan mahasiswa baru di PTN. Terutama PTS yang termasuk kelompok PTS elit,” tambah dia.

Sementara mayoritas PTS di Tanah Air, kesulitan bersaing dengan PTN secara langsung dan memilih menunggu limpahan calon mahasiswa dari PTN.

“Sebagian besar PTS memberikan kesempatan pada mahasiswa berlomba mencari PTN dan menunggu hasil seleksi jalur-jalur mahasiswa baru yang ada di PTN itu selesai,” terang dia.

Ketua Umum Aliansi Penyelenggara Perguruan Indonesia (Apperti), Prof Jurnalis Uddin, meminta pemerintah memberi keringanan kepada PTS dengan cara pajak yang lebih berkeadilan.

“Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa dikurangi dari 10 persen menjadi lima persen,” kata Jurnalis.

Jurnalis menjelaskan pandemi membuat sebagian besar PTS kesulitan karena banyak mahasiswa tidak bisa membayar uang kuliah hingga menurunnya jumlah mahasiswa baru, yang berdampak pada operasional PTS.

“Di sisi lain, PTN banyak menerima mahasiswa baru melalui seleksi mandiri,” kata Jurnalis.

Jurnalis berharap agar PTN tidak lagi bersaing dengan PTS dalam merekrut mahasiswa baru dengan seleksi mandiri. PTN hendaknya fokus pada penerimaan mahasiswa baru pada jenjang magister dan doktor saja.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
84 PTS Terancam Ditutup, Puan Minta Pemerintah Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Mahasiswanya
84 PTS Terancam Ditutup, Puan Minta Pemerintah Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Mahasiswanya

Kampus-kampus tersebut tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sumatera.

Baca Selengkapnya
Jurus Jitu Pemerintah Tekan Angka Pengangguran di Tengah Badai PHK
Jurus Jitu Pemerintah Tekan Angka Pengangguran di Tengah Badai PHK

Pengembangan investasinya akan dibedakan menjadi investasi di sektor padat karya dan sektor padat modal.

Baca Selengkapnya
Daya Beli Masyarakat Turun, Menko Airlangga Banggakan Program PKH dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Daya Beli Masyarakat Turun, Menko Airlangga Banggakan Program PKH dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Airlangga menuturkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang terdaftar melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang terlalu rendah.

Baca Selengkapnya
Disdik DKI Akui Banyak Ijazah Siswa Tertahan di Sekolah, Penyebabnya Gara-Gara Ini
Disdik DKI Akui Banyak Ijazah Siswa Tertahan di Sekolah, Penyebabnya Gara-Gara Ini

Disdik DKI Jakarta mengakui banyaknya ijazah peserta didik yang tertahan di sekolah.

Baca Selengkapnya
Buruh Tolak Rencana Pemerintah Potong Gaji untuk Program Pensiun Tambahan
Buruh Tolak Rencana Pemerintah Potong Gaji untuk Program Pensiun Tambahan

Mirah membeberkan 3 poin yang mempengaruhi pendapatan buruh saat ini.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Politisi PDIP Keras Depan Nadiem
VIDEO: Politisi PDIP Keras Depan Nadiem "Beri Ruang Banding UKT Yang Tak Sanggup Bayar!"

Politikus PDIP Putra Nababan miris dengan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang membebani mahasiswa.

Baca Selengkapnya
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi

Kadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.

Baca Selengkapnya
Wamenkeu Thomas: Fenomena Penurunan Kelas Menengah Jadi PR Baru Prabowo
Wamenkeu Thomas: Fenomena Penurunan Kelas Menengah Jadi PR Baru Prabowo

Thomas mengakui, fenomena penurunan kelas menengah ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
AHY Singgung Pemerintah Soal Jaring Pengaman Sosial: Itu Hanya Solusi Jangka Pendek
AHY Singgung Pemerintah Soal Jaring Pengaman Sosial: Itu Hanya Solusi Jangka Pendek

AHY tidak menginginkan masyarakat tergantung pada bantuan jangka pendek.

Baca Selengkapnya
Mendiktisaintek: Lapangan Kerja Indonesia Sangat Minim untuk Lulusan Perguruan Tinggi
Mendiktisaintek: Lapangan Kerja Indonesia Sangat Minim untuk Lulusan Perguruan Tinggi

Mendiktisaintek menyatakan berkomitmen mempercepat penyelesaian beragam tantangan dalam pemajuan pendidikan tinggi tanah air.

Baca Selengkapnya
Ditanya DPR soal Fenomena Kelas Menengah Turun Kelas, Mensos Risma Berencana Lakukan Ini
Ditanya DPR soal Fenomena Kelas Menengah Turun Kelas, Mensos Risma Berencana Lakukan Ini

Mensos Risma ditanya Komisi VIII DPR cara menangani fenomena masyarakat kelas menengah yang rentan mengalami turun kelas

Baca Selengkapnya
Wajib Dicoba, Sederet Cara Pemerintah Atasi Penurunan Kelas Menengah
Wajib Dicoba, Sederet Cara Pemerintah Atasi Penurunan Kelas Menengah

Dia menilai, saat ini, inflasi pangan masih terlampau tinggi yang berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah.

Baca Selengkapnya