Pasar Tradisional di Aceh Belum Patuh Physical Distancing

Merdeka.com - Sejumlah pasar tradisional di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar belum menerapkan physical distancing. Pedagang dan pembeli tampak masih saling berdekatan, padahal pemerintah sudah menganjurkan agar menerapkan jarak fisik untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Meskipun pasar tradisional Peunayong, Banda Aceh tampak lebih sepi dari biasanya. Begitu juga pasar di Lambaro, Kabupaten Aceh Besar tidak ramai seperti sebelumnya.

Namun yang mengkhawatirkan pembeli dan pedagang masih saling berdekatan dan berdesakan. Belum ada penerapan jarak antara pedagang dan pembeli.

Meskipun pemerintah Kota Banda Aceh sudah mulai memasang tempat cuci tangan di arena publik. Begitu juga warung kopi dan fasilitas umum lainnya sudah menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan, terutama perbankan.

Seorang pedagang di pasar tradisional Peunayong, Ramli (58) mengaku belum mengetahui protokol berbelanja dalam mencegah penyebaran corona.

"Pedagang akan menyambut baik kalau ada protokol khusus, kami siap melaksanakannya untuk mencegah corona," kata Ramli.

Ramli meminta kepada pemerintah agar menyosialisasikan protokol kesehatan cegah corona. Sehingga pedagang maupun masyarakat akan menerapkan aturan tersebut. Butuh kesadaran masyarakat penting untuk menangkal penyebaran corona di Aceh.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh, Safrizal Rahman mengaku khawatir dengan prilaku warga Aceh yang belum terlalu patuh menerapkan physical distancing. Masyarakat terkesan abai terhadap imbauan pemerintah menerapkan protokol kesehatan mencegah corona.

"Saya khawatir ini menjadi rebound nantinya, artinya kita saat ini Aceh belum merupakan daerah terjangkit, karena kita belum punya kasus lokal transmisi. Tetapi saya khawatir dengan kondisi seperti ini sebentar lagi kita akan menjadi daerah terjangkit," kata Safrizal.

Menurut Safrizal, saat ini Kota Banda Aceh seolah-olah sudah terbebas dari Covid-19 sehingga segala aktivitas sudah bisa seperti semula jauh sebelum virus itu datang. Ia juga melihat kesiagaan masyarakat terhadap virus itu sangat menurun.

Padahal penyebaran corona di Indonesia, khususnya Aceh belum berakhir. Bahkan menurut Safrizal, kondisi sekarang baru dimulai penyebarannya. Karena itu, pemerintah sedang gencar-gencar mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menekan penyebaran virus tersebut.

"Waktu yang telah kita lalui sekitar tiga minggu satu bulan ini bisa sia-sia kalau kita tidak dengan terus menerus mengikuti anjuran pemerintah," jelasnya.

Sementara itu Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyampaikan menerapkan physical distancing di pasar tradisional tidak bisa dilakukan secara represif. Tetapi yang dilakukan pemerintah setiap saat mengimbau dan menyosialisasikan protokol kesehatan cegah Covid-19.

"Menerapkannya (physical distancing) harus dilakukan secara button up, dari bawah. Kita terus mengimbau agar jaga jarak. Kalau represif tidak mungkin, bisa roda ekonomi akan mati, rakyat kita juga menderita," tukasnya.

Pemerintah sekarang, sebutnya, terus mengajak masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Seperti tidak berkumpul lebih dari 5 orang, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker dan terapkan social dinstancing dan physical distancing.

Ia berharap tidak ada pendekatan represif, karena pendekatan ini bukan cara yang tepat. Yang dilakukan pemerintah sekarang adalah terus mengimbau masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan.

"Jam malam ketika itu kurang berkenan, karena merugikan UMKM dan warung kopi, maka kita cabut, roda ekonomi tetap harus jalan," tukasnya.

Menurutnya kegiatan ekonomi tidak dapat berhenti, maka yang harus dilakukan adalah menjaga jarak, selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan dan jaga kesehatan agar dapat terhindar dari Covid-19.

Nova menyampaikan, dalam waktu dekat ini akan membuat 1 juta masker. Nantinya akan didistribusikan ke kabupaten/kota untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

Setiap kabupaten/kota, sebutnya, diminta untuk memberdayakan UMKM untuk menjahit masker kain. Nantinya akan dibeli oleh pemerintah dan dibagikan kepada masyarakat.

"Ini juga untuk meningkatkan daya beli UMKM dan sedikit membantu. Kita akan beli masker itu Antara Rp 6 ribu sampai Rp 7 ribu per buah," jelasnya.

Kendati pembuatan masker, sebutnya, harus mengikuti kualitas dan standar yang telah ditetapkan. Nanti akan berkoordinasi dengan IDI bagaimana cara membuat masker yang baik.