PDIP: Jangan kambinghitamkan Islam dan pesantren di balik terorisme
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi kritik dan protes yang disampaikan berbagai kalangan, khususnya tokoh-tokoh Islam, atas pemberitaan di salah satu media yang bernada mengadu domba antara umat dan partai nasionalis itu.
Dalam pemberitaan di salah satu portal, disebutkan Siti Musdah Mulia, dalam kapasitas sebagai Politikus PDIP, mengeluarkan pernyataan yang dianggap menyinggung perasaan umat Islam.
Wasekjen DPP PDIP yang juga Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Ahmad Basarah menjelaskan, berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Musdah Mulia, yang bersangkutan menyatakan, berita tersebut adalah berita lama yang muncul sebelum bulan Ramadan lalu, kemudian dimunculkan kembali.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Dimana bentrokan antara PDIP dan PPP terjadi? bentrokan antara Laskar PDIP dengan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) PPP pecah di kawasan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu (15/10) sore hari tadi.
-
Siapa yang pernah belajar di pondok pesantren? Anak sulungnya, Laura Meizani Nasseru Asry, memilih untuk melanjutkan pendidikan di pondok pesantren setelah menyelesaikan Sekolah Dasar.
-
Siapa yang berjuang untuk pendidikan di Indonesia? Melalui kerja keras dan pengorbanannya, maka ada banyak generasi yang berhasil terlepas dari kebodohan.
Secara substansi, kata Basarah, Musdah Mulia membantah pernah membuat pernyataan tersebut. "Beliau bersedia dikonfrontir dengan media yang mengutip dan memberitakan pernyataan tersebut," ujar Basarah lewat keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11).
Basarah menjelaskan, Siti Musdah Mulia selama ini juga belum pernah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP sehingga pernyataan-pernyataannya tidak dapat dikategorikan sebagai sikap politik partai secara institusional.
"Dan berita tersebut adalah rekayasa untuk punya tendensi untuk mengadu domba," ujar Basarah.
Lebih lanjut, Basarah juga menegaskan, sikap PDIP terhadap dunia Islam dan munculnya berbagai aksi terorisme di dunia sudah sangat jelas, yakni bahwa partai ideologis Bung Karno ini menolak berbagai macam dan bentuk aksi kekerasan dan terorisme atas nama kelompok, golongan dan negara manapun, termasuk mereka yang mempolitisasi kesucian agama.
Basarah menjelaskan, pihaknya menilai penyelesaian berbagai aksi terorisme di dunia tidak bisa hanya menyalahkan dunia Islam saja. Apalagi dengan menuduh secara serampangan sekolah-sekolah Islam dan pesantren di Indonesia sebagai penyebab munculnya terorisme di Indonesia.
"PDI Perjuangan justru mengakui bahwa sekolah-sekolah Islam dan pesantren-pesantren di Indonesia sebagai sarana perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah," ujarnya.
"Sesungguhnya aksi kekerasan terhadap kemanusiaan juga pada awalnya dialami kalangan dunia Islam oleh dunia Barat misalnya ketika mereka mendukung penjajahan bangsa Israel atas bangsa Palestina," imbuhnya.
Di sisi lain, lanjut Basarah, Ketua Umum PDIP Hj Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden RI kelima juga pernah punya sikap yang tegas terhadap aksi unilateral Amerika Serikat ke Irak pada 2004.
Menurut Basarah, pengakuan PDIP terhadap perjuangan Islam juga dibuktikan dengan pendirian Baitul Muslimin Indonesia yang menjadi ormas Islam partai.
"Semua hal tersebut membuktikan bahwa PDI Perjuangan adalah partai politik nasionalis yang juga concern terhadap perjuangan ummat Islam Indonesia, khususnya Islam yang bernapaskan Rahmatan lil Alamiin yang dapat hidup berdampingan dengan penuh semangat persaudaraan dengan semua agama-agama dan kepercayaan yang hidup dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi aparat di lapangan untuk melakukan penindakan.
Baca SelengkapnyaSaat ini kewenangan pengelolaan pesantren masih berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis).
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf mengingatkan pesantren merupakan tempat untuk mencetak seseorang menjadi berakhlak mulia.
Baca SelengkapnyaSelain kasus kekerasan, kasus-kasus intoleransi di institusi pendidikan harus menjadi perhatian semua pihak.
Baca SelengkapnyaSaat ini, pesantren juga mendapatkan perhatian lebih dari negara dengan disahkannya Undang-Undang Pesantren di tahun 2019 lalu.
Baca SelengkapnyaAgama harus mejadi perekat, maka tempat ibadah bukan menjadi tempat pemecah belah.
Baca SelengkapnyaMahfud memandang ada peran ulama termasuk santri-santri dari kiai Hamid memperjuangkan Indonesia merdeka.
Baca SelengkapnyaSepanjang Ponpes Al-Zaytun tidak bertentangan dengan aturan hukum, maka tidak ada masalah
Baca SelengkapnyaBNPT meminta gerakan Negara Islam Indonesia (NII) dimasukan ke dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme (DTTOT).
Baca SelengkapnyaPerundungan, imbuh Ipuk, adalah bagian dari tiga dosa besar pendidikan yang harus dienyahkan.
Baca SelengkapnyaKalangan santri banyak terdiri atas anak-anak NU sama seperti anak-anak pada umumnya
Baca SelengkapnyaBerbagai program itu hadir untuk mewadahi generasi muda agar tidak terjadi kekosongan pengetahuan.
Baca Selengkapnya