![Kepala BNPT: Ada Sejarahnya Al-Zaytun Terafiliasi NII](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2023/7/5/1688553699300-gv087.jpeg)
Kepala BNPT: Ada Sejarahnya Al-Zaytun Terafiliasi NII
Rycko mengatakan, afiliasi NII dan Ponpes Al-Zaytun adalah sejarah masa lalu.
Rycko mengatakan, afiliasi NII dan Ponpes Al-Zaytun adalah sejarah masa lalu.
Rycko mengatakan, afiliasi NII dan Ponpes Al-Zaytun adalah sejarah masa lalu.
"Ada, ada sejarahnya, ada (Al-Zaytun terafiliasi NII) jangankan BNPT, buka di Google saja ada kok," tambahnya Rycko.
"Sejarah itu menunjukkan memang mereka ada afiliasi pada waktu itu, tapi itu sejarah,"
Menurut Rycko, sepanjang Ponpes Al-Zaytun tidak bertentangan dengan aturan hukum, maka tidak ada masalah. Sebab Indonesia adalah negara demokrasi.
- Kepala BNPT Rycko.
Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan, Pondok Pesantren Al-Zaytun akan dibina di bawah pengawasan Kementerian Agama. Dengan begitu, Al Zaytun bisa menjadi lembaga pendidikan yang beroperasi sesuai visi dan misi. "Kita sementara ini berpendapat itu supaya diselamatkan sebagai lembaga pendidikan untuk dibina menjadi lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi dan misinya yang tertulis," katanya di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (4/7). Dia menuturkan, lembaga pendidikan Al-Zaytun terdiri dari dua kelompok. Satu adalah pondok pesantren dan kedua sekolah mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah hingga perguruan tinggi. "Itu akan dibina di bawah pengawasan kementerian agama yang selama ini memang menjadi pembinaannya," ujarnya.
Menurut Mahfud, sejarah Al Zaytun memiliki keterkaitan dengan NII.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi diduga menerima suap sebesar Rp88,3 miliar dalam waktu dua tahun.
Baca SelengkapnyaKPK meminta maaf karena pihaknya tidak koordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI sebelum mengumumkan keterlibatan Henri Alfandi.
Baca SelengkapnyaSosok tersebut hingga saat ini belum juga menjalani pemeriksaan penyidik Kejagung.
Baca SelengkapnyaKini peninggalan jalur kereta api bersejarah itu hampir hilang tanpa jejak
Baca SelengkapnyaTenaga-tenaga yang diperlukan di eselon II dalam rangka percepatan, telah diantisipasi dan RUU ASN.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi diduga selama dua tahun menerima suap mencapai Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaHerry menyatakan, pengadaan BBM yang kini diusut Polda Riau telah melalui proses yang panjang sesuai aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaKetua KPI Pusat, Ubaidillah, menyampaikan terima kasih kepada lembaga penyiaran yang konsisten memberikan pelayanan informasi terbaik.
Baca Selengkapnya