Pejabat Kejaksaan Diminta Ikuti Perintah Jaksa Agung soal Larangan Gaya Hidup Mewah
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mendukung langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengingatkan anak buahnya dan keluarga agar tidak berperilaku hedonis ataupun memamerkan harta dan gaya hidup mewah.
Menurut Sahroni, tidak ada alasan untuk seluruh aparat kejaksaan untuk tidak mengikuti arahan tersebut.
"Saya kira seluruh jajaran Kejaksaan Agung harus benar-benar perhatikan dan ikuti instruksi dari Jaksa Agung. Fokus pada pekerjaan, hindari hal-hal yang tidak substantif. Peringatan keras dari Jaksa Agung ini bukan sekedar lip service semata."
-
Apa harapan Sahroni untuk KPK? 'Tapi Pak Nawawi ini punya karier panjang sebagai hakim di pengadilan. Jadi saya rasa tidak usah diragukan lagi kalau soal profesionalitas, integritas, kearifan, dan ketegasannya. KPK di bawah kepemimpinan Pak Nawawi pastinya akan semakin rapih secara struktur, semakin bijak dalam menggunakan kewenangan, dan semakin gaspol dalam pemberantasan-pencegahan,' tambahnya.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Apa permintaan Sahroni ke PPATK? 'PPATK wajib buktikan temuan tersebut. Harus clear bahwa ribuan anggota dewan itu betul-betul terlibat atau bermain, jangan sekedar dugaan. Dan kalau sudah firm, harus diungkap semuanya, sebut nama-namanya biar publik tahu. Karena kalau betul terjadi, ini kan tentunya sangat memalukan dan mengecewakan. Coba, gimana masyarakatnya mau ikuti aturan kalau pejabat publiknya seperti ini?', ujar Sahroni, Kamis (27/6).
-
Bagaimana Sahroni menilai kinerja KPK? 'Namun meski begitu, dengan posisi yang lebih tinggi saat ini, saya harap Pak Nawawi tidak jadi luput dan tetap peka dalam melihat serta membehani problem di internal KPK ,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (27/11).
"Bahkan bukan hanya yang pamer harta, tapi yang hartanya didapat dari proses-proses yang tidak halal juga harus dicopot. Jadi pejabat kejaksaan boleh saja hidup mewah, tapi jangan dari uang korupsi" ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (9/3).
Dia menilai, saat ini Kejaksaan Agung memiliki citra positif sehingga diharapkan tidak dirusak dengan perilaku atau gaya hidup mewah pejabatnya.
"Saat ini Kejaksaan Agung sedang memegang kepercayaan yang sangat besar dari masyarakat. Capaian tersebut bukan hasil kerja satu atau dua hari, jadi tolong seluruh jajaran beserta anggota keluarga harus benar-benar jaga marwah institusi."
"Sadari di pundak saudara ada beban amanah besar yang dititipkan oleh masyarakat. Namun saya percaya seluruh insan Korps Adhyaksa memiliki integritas dan bisa jaga amanah tersebut," pungkas Sahroni.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Burhanuddin menegaskan, menjadi seorang jaksa pun tidak boleh sembarangan dalam berpenampilan.
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaDia berharap agar korban pelecehan seksual berani bersuara.
Baca SelengkapnyaTegasnya Kapolri larang anak buahnya pamer kekayaan
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta aparat Kejaksaan tidak bermain proyek.
Baca SelengkapnyaPihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan dirinya dalam Upacara Hari Bakti Adhyaksa ke-64
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin menekankan tugas seorang Jaksa layak seorang pengacara tingkat negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaAmar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.
Baca Selengkapnya