Pemerintah Bakal Hapus Minyak Goreng Curah, DPR: Itu Direncanakan Kemendag Sejak 2021

Merdeka.com - Pemerintah berencana menghapus keberadaan minyak goreng curah. Hal itu akan dilakukan secara bertahap.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang ditugasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait minyak goreng memastikan kebutuhan dalam negeri akan terpenuhi.

Khususnya harga minyak goreng curah dijamin tidak akan mengalami kenaikan. Hal tersebut lantaran pemerintah secara resmi sudah mengubah kebijakan minyak goreng curah yang tadinya berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan pasar domestik (DMO), dan kewajiban harga domestik.

Anggota Komisi VI DPR Deddy Sitorus mengatakan penghapusan minyak goreng curah sudah sepatutnya dilakukan.

"Itu memang sudah seharusnya dan telah direncanakan oleh Kemendag sejak tahun 2021, ujar Deddy saat dikonfirmasi, Selasa (14/6).

Deddy menilai perkara minyak goreng bukan melulu soal hygienis, melainkan banyak alasan yang lebih penting dan fundamental.

"Minyak goreng curah itu kualitasnya rendah, tidak tahan lama disimpan, tidak sehat karena kandungan lemaknya yang tinggi, juga rawan terhadap penyimpangan," lanjut Deddy.

Jadi dengan menghilangkan minyak curah dan menggantinya dengan minyak goreng kemasan sederhana, selain lebih sehat, kemudahan distribusi, juga potensi penyimpangannya lebih mudah dihindari. Misalnya bisa pakai barcode atau pengawasan digital lainnya, tegas Deddy.

Lebih jauh Deddy menjelaskan bahwa biaya tambahan untuk proses minyak curah sederhana hanya berkisar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram dengan kemasannya. Dengan demikian tidak terlalu signifikan mempengaruhi HET dan daya beli masyarakat.

Begitupun Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini berharap agar Luhut Panjaitan fokus pada upaya mengatasi kelangkaan dan harga tinggi minyak goreng secara sistemik dan berkelanjutan.