Pemerintah Indonesia Tak Punya Data WNI eks Kombatan ISIS

Merdeka.com - Pengamat Terorisme, Ridlwan Habib mendorong pemerintah memiliki data lengkap terkait eks kombatan ISIS yang berasal dari Indonesia. Sebab, selama ini data yang dikantongi pemerintah Indonesia merupakan data yang diterima dari lembaga intelijen negara lain.

Karena itu, perlu adanya tim yang bertugas mengambil data para eks kombatan ISIS. Mereka bisa saja diterjunkan ke kamp-kamp penampungan yang ada di luar negeri.

"660 itu dari mana? Dari intelijen dari Turki lapor ke Pejaten (Kantor Badan Intelijen Negara), 'Eh ada orang kamu, 600-an'," ungkapnya dalam diskusi bertajuk 'Menimbang Kombatan ISIS Pulang', di Jakarta, Minggu (9/2).

Indonesia perlu memiliki data yang lengkap terkait eks kombatan ISIS yang berasal dari tanah air. Tidak hanya soal data pribadinya, melainkan juga seputar keluarga yang ada di tanah air.

"Sehingga kemudian jelas memang Pemerintah punya database yang real dan keluarga mereka di Indonesia juga terdeteksi," kata Ridlwan.

Menurutnya, jika tidak memiliki data komprehensif soal eks kombatan ISIS, maka pemerintah Indonesia akan cenderung meraba-raba.

"Sekarang ini ada 47 tahanan yang ditahan di sana. 47 ini orang dewasa. Mereka sudah berperang di depan, mereka sudah belajar merakit bom. Ini sedang ditahan. Tapi lagi-lagi, bukan versi KBRI. Ini versi laporan asing, media internasional," tegas dia.

Pendataan memiliki beberapa tujuan. Secara politis, data ini bisa menjadi modal pemerintah ketika berhadapan dengan Parlemen. Sementara dari sisi 'assessment treat', Indonesia bisa memetakan level ancaman dari masing-masing eks kombatan ISIS tersebut.

"Kita tahu, di sana yang sudah bisa belajar bom berapa. Atau jangan-jangan di sana cuma penjaga dapur. Yang pemasak buat kombatan. Level bahayanya. Kalau satu orang bisa merakit bom dibandingkan juru masak tentu lebih berbahaya yang bisa merangkai (bom)," imbuhnya.

Profil eks Kombatan ISIS

Ketua Komnas HAM Ahmad T. Damanik mengatakan pendataan atau profiling terhadap eks kombatan ISIS asal Indonesia memang perlu dilakukan. Hal ini berguna bagi Indonesia untuk memetakan profil eks kombatan yang saat ini tersebar di kamp-kamp di luar negeri.

"Data general dari 10.000 yang ada di kamp-kamp itu, menurut EU, 67 persen itu anak-anak di bawah 12 tahun. Yang kita punya berapa? Indonesia ini," ujar dia.

Berdasarkan data tersebut, tentu akan bermuara terhadap pendekatan yang dilakukan terhadap masing-masing eks kombatan ISIS tersebut. Sebab, perlakuannya harus berbeda.

Dengan demikian, Indonesia bisa merancang jalur mitigasi yang dapat dilakukan terhadap masing-masing eks kombatan berdasarkan profiling yang telah dilakukan.

"Ada yang mungkin dipulangkan kembali. (Tapi) bukan dipulangkan kembali atau tidak. Jalur mitigasi bisa berbeda satu kasus dengan kasus yang lain," urai dia.