Pemerintah Jokowi ingin kembalikan lagi era militerisme?

Merdeka.com - Kementerian Pertahanan bakal menghidupkan kembali Resimen Mahasiswa (Menwa) di setiap kampus seluruh Indonesia. Nantinya para mahasiswa akan dididik oleh militer untuk bela negara.

Langkah ini tentu menuai berbagai reaksi karena situsi sekarang berbeda dengan zaman Presiden Soekarno, pertama kali Menwa dibentuk. Muncul kekhawatiran di era Presiden Joko Widodo militerisme kembali muncul ke permukaan.

Penuntasan kasus HAM juga menjadi sorotan. Belum juga ada langkah maju, publik justru dikejutkan dengan Pollycarpus Budihari Priyanto yang mendapat bebas bersyarat. Polly merupakan eksekutor aktivis HAM Munir.

Kasus ini menjadi sorotan karena diduga melibatkan sejumlah purnawirawan jenderal yang kala itu bertugas di Badan Intelijen Negara (BIN). Deputi Penggalangan BIN Muchdi Purwoprandjono menjadi tersangka, namun akhirnya divonis bebas.

Deputi Pengembangan Sumberdaya HAM-Advokat Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat (Elsam) Zainal Abidin mengatakan Presiden Jokowi harusnya bisa menunjukkan bahwa dirinya bisa menegakkan pengadilan HAM Ad Hoc. Menurut Zainal, hal itu akan membedakan kualitas Presiden Jokowi dengan para pemimpin Republik ini sebelumnya.

"Pemerintah saat ini harus tegas, komitmen terhadap mereka harus ditepati, sehingga ini membedakan dengan masa lalu, maka harus ada rumusan peta jalan," katanya kepada merdeka.com, Selasa (9/12).

Berikut beberapa sinyal menunjukkan bangkitnya era militerisme:

Menteri Tedjo minta pelanggaran HAM masa lalu tak diungkit lagi

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengaku belum ada pembahasan terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dulu dengan Presiden Jokowi. Menurut Tedjo, pemerintah saat ini lebih memilih menyelesaikan melalui rekonsiliasi keluarga korban dibandingkan diproses hukum."Kita kan sudah ada namanya rekonsiliasi itu ya. Itu akan kita teruskan lah. Mosok ini kita mau mundur lagi mundur lagi mundur lagi. Kan sudah, yang lalu sudah ada yang diadili dan dinyatakan tidak bersalah. Yang sudah dihukum ada aturan dia sudah waktunya bebas dsb. Sudah. Kita lakukan saja," beber Tedjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12).Tedjo mengatakan, kasus pelanggaran HAM adalah masa lalu, tidak baik menariknya di masa kini. Jika demikian, Tedjo menilai proses hukum justru mundur ke belakang."Kalau mencari masa lalu kenapa nggak mencari zamannya itu Westerling yang berapa puluh ribu warga kita abis itu di mana. Tidak akan pernah selesai kalau kita melihat ke belakang," ujarnya.Menurut Tedjo, pelaku pelanggaran HAM sudah ada yang dihukum oleh pengadilan. Hal itu dirasa cukup tidak perlu diungkit lagi."Artinya masa lalu kita lihat, yang sudah bersalah kan sudah, sudah dihukum sudah selesai. Jangan diungkit-ungkit lagi masalah itu. Mari kita bersama membangun bangsa," ujar Tedjo."Kalau hanya mencari kesalahan-kesalahan kapan mau majunya. Kaya poco-poco toh kalau gitu. Maju mundur maju mundur. Nggak maju-maju, nggak membangun," ujarnya lagi.

Organisasi Menwa akan dihidupkan kembali

Kementerian Pertahanan bakal menghidupkan kembali Resimen Mahasiswa (Menwa) di setiap kampus seluruh Indonesia. Direktur Bela Negara Kemenhan Laksamana Pertama TNI AL M Faisal mengatakan, Menwa akan aktif kembali mulai tahun depan."Ini melihat setelah sekian tahun kita kembali duduk bersama Menwa, dulu Menwa ada payung hukumnya. Jadi perlu lagi dia menempel di beberapa kementerian," kata Faisal di Kantor Kemenhan, Jakarta, Selasa (9/12).Menurut Faisal, Menwa mempunyai landasan hukum dari Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 39 A Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa."Sekarang Menwa kan sudah menjadi bagian dari unit kegiatan mahasiswa setelah SKB 3 Menteri yang mempayungi mereka ini dan sejak reformasi tidak ada lagi," ujarnya.Lanjut dia, pihaknya akan membina Menwa melalui Komando Angkatan Militer di seluruh Indonesia dan memasukkan program kegiatannya dalam anggaran pemerintah."Menwa ini akan berdaya baik juga dalam pembinaan kembali seperti dulu lagi, artinya kegiatan mereka bisa diprogramkan dan menganggarkan lagi," jelasnya.Langkah mengaktifkan kembali kegiatan Menwa, menurut dia, akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan tinggi."Kita berdayakan ini mencoba berkoordinasi dengan empat kementerian," katanya.Jika perjanjian empat Kementerian tersebut bisa diwujudkan, da menilai Menwa juga bisa memberikan nilai-nilai bela negara kepada mahasiswa yang lainnya."Harapan kita ke depan kita duduk bersama dengan menwa untuk menyematkan nilai bela negara ini mereka bisa menanamkan nilai-nilai bela negara kepada teman-temannya. Kalau misalnya MoU ini bsa dilaksanakan rencananya dalam gerakan bela negara. Kalau ini segera dilaksanakan maka segera mungkin," terangnya."Mungkin Gerakan Bela Negara ini diluncurkan bisa dijalankan pada tahun 2015," imbuhnya.

Jokowi akan bentuk kodam baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan penambahan dan penataan organisasi TNI. Di antaranya dengan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Manado dan Papua, serta Armada Tengah untuk Angkatan Laut."Dalam proses secepatnya, biar digodok di tingkat atas dulu baru disampaikan ke saya kalau sudah final termasuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, termasuk Armada Tengah," kata Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jumat (28/11).Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam paparannya saat pertemuan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan para Panglima Komando Utama (Pangkotama) di Istana Bogor menyatakan sedang proses melakukan penataan struktur kemiliteran. Dia mengusulkan adanya penambahan komando daerah militer."Kami telah melakukan penataan organisasi, pertama pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Kami mengusulkan atas pembentukan tiga komando gabungan pertahanan," terang Jenderal Moeldoko.Menurutnya usulan pembentukan kodam baru tersebut hanya menunggu persetujuan Presiden Jokowi. Penambahan Kodam tersebut merata pada ketiga angkatan bersenjata yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara."Untuk itu hanya menunggu keputusan Bapak Presiden, mohon kiranya bisa membuat keputusan atas terbentuknya tiga komando wilayah pertahanan. Pembangunan dan pembentukan organisasi yaitu Kodam Manado dan Papua dan pembentukan Divisi 3 Kostrad, TNI AL. Kita akan bentuk satu komando armada, Armada Tengah, Koops Angkatan Udara, kita tambah satu Koops Angkatan Udara 3," pungkas dia. (mdk/did)