Follow
Pemerintah sepakat tuntaskan 7 pelanggaran HAM, siapa terseret?
Merdeka.com - Kesepakatan pemerintah untuk menuntaskan tujuh pelanggaran HAM berat masa lalu berpotensi menyeret tokoh-tokoh militer ke kursi terdakwa Pengadilan HAM. Sejumlah nama sebenarnya pernah disebut dalam laporan penyelidikan Komnas HAM.
Namun, Ketua Komnas HAM Nur Kholis, enggan membeberkan nama-nama itu. "Malah nanti aku diadukan pencemaran nama baik. Kalau sudah berdasarkan itu tinggal tunggu kasus yang ada di Komnas HAM yang proses penyidikannya saat ini ada di kantor Kejaksaan Agung," ujar Ketua Komnas HAM Nur Kholis.
Hal itu dikatakan Nur Kholis usai rapat yang dihadiri Jaksa Agung HM Prasetyo, Menko Polhukam Tedjo Eddy Purdijatno, Menkum HAM Yassona Laoly, Kepala BIN Marciano Norman dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, di Kejagung, Jakarta, Selasa (21/4)
-
Apa yang digali Komnas HAM? Usman ditanya seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Komnas HAM juga bertanya sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Bagaimana Komnas HAM mengungkap pelaku? 'Ada penggalian fakta tentang peran-peran Pollycarpus atau peran-peran orang lain yang ada di tempat kejadian perkara atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir atau yang menjadi alasan TPF ketika itu untuk melakukan prarekonstruksi, melacak percakapan nomor telepon dan lain-lain lah,' kata Usman di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
-
Siapa yang disurati Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon.
-
Apa fokus utama Kemenkumham dalam Hari HAM? Keberagaman yang dimilik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul. Keberagaman yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.
Nur Kholis menekankan pertemuan ini mutlak membahas langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu. Bukan semata-mata membalas dendam pada pihak terkait.
"Kita mau mencari solusi dan jalan keluar. Kita melihat semua untuk kepentingan bangsa dan kita juga mempertimbangkan semua masukan. Hanya itu," lanjut Nur Kholis.
Selain itu, Nur Kholis juga menyebutkan pertemuan tersebut lebih banyak membahas perihal non-yudisial. Namun demikian, Jaksa Agung HM Prasetyo tidak menutup kemungkinan jika kasus tersebut dibawa ke Pengadilan HAM.
"Kita belajar dari bangsa dan negara lain, karena mereka juga melakukan hal yang serupa. Maka dari itu, kita turut belajar untuk lebih baik dengan menyelesaikan semua persoalan," kata Nur Kholis.
Sebelumnya, setelah lama ditunggu-tunggu, pemerintah akhirnya sepakat untuk menuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu. Jaksa Agung Prasetyo menjelaskan, kasus pelanggaran yang segera ditindaklanjuti adalah yang sudah melalui proses penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Semuanya hasil sidik Komnas HAM. Ada tujuh yang tersisa: kasus Talangsari, Wamena, Wasior, penghilangan paksa orang, peristiwa 'Petrus', peristiwa G30S, kerusuhan Mei 1998," ujar Prasetyo.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Berharap para capres tidak hanya melihat isu persoalan HAM, sebagai komoditas politik lima tahunan
Baca Selengkapnya
Ternyata ada alasan yang sangat kuat di balik komitmen itu.
Baca Selengkapnya
Aktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 10 pelaku yang awalnya tak dikenal kini sudah diketahui identitasnya dan segera ditangkap.
Baca Selengkapnya
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca Selengkapnya
Aksi Kamisan pada awal Februari ini diikuti Forum Alumni Universitas Indonesia, para keluarga korban pelanggaran HAM berat serta para mantan aktivis 98.
Baca Selengkapnya
Rapat hari ini adalah rapat perdana Natalius Pigai usai resmi menjabat sebagai Menteri HAM.
Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran tak mencantumkan program penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam visi-misinya.
Baca Selengkapnya
"Kita berharap Beliau betul-betul dengan jajaran kementeriannya akan mampu membangun kesadaran yang lebih tinggi dalam menegakkan hak asasi manusia"
Baca Selengkapnya
Pemantauan Komnas HAM menghasilkan tiga kesimpulan dan sejumlah poin rekomendasi bagi empat kementerian/lembaga.
Baca Selengkapnya
Taufan menilai belum ada jawaban atau penjelasan yang tegas dari capres Prabowo Subianto. Terutama untuk mendorong peradilan HAM atas kejadian masa lalu.
Baca Selengkapnya