Pemkab Banyuwangi Ajak Dialog Pedagang Kurangi Penggunaan Plastik

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajak para pedagang kaki lima (PKL) untuk mulai mengurangi penggunaan bahan plastik untuk menjadi bagian kampanye pengurangan sampah.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi, Alief Rachman Kartiono mengajak pengurus PKL Taman Blambangan dan Sritanjung untuk duduk bersama, membahas upaya mengurangi sampah plastik.

"Penyelamatan ancaman kerusakan bumi dan pemanasan global ini adalah tanggung jawab bersama. Mari kita sama-sama lakukan dengan meminimalisir jumlah sampah plastik yang ada di bumi, dari sekarang," kata Alief saat rapat bersama PKL, Rabu (28/8).

Sebelumnya, ajakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, juga dituangkan melalui surat edaran (SE) Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas pada pertengahan Februari 2019. Pihaknya juga mewajibkan stafnya untuk menggunakan botol tumbler dalam beraktivitas, serta tidak menggunakan air mineral kemasan plastik dalam setiap acara festival.

Alief menambahkan, untuk mengurangi sampah plastik, para pedagang diminta meminimalisir kemasan yang terbuat dari plastik.

"Ini Sebagai bentuk upaya dari penyelamatan bumi yang saat ini mengalami kerusakan dan pemanasan global," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup, Banyuwangi, Bibit Suwiji menjelaskan kepada para PKL tentang bahaya plastik yang digunakan sebagai kemasan. Menurutnya, plastik bisa berakibat buruk dalam tubuh manusia dalam jangka menengah.

"Plastik mengalami penguraian sebagai dioksin. Sebab itu dapat menyebabkan manusia terkena kanker dan gangguan saraf. Ada juga zat karsinogenik pada plastik menyebabkan penyakit radang paru-paru. Sementara pada alam menyebabkan bencana alam berupa banjir, menurunkan kesuburan tanah, pencemaran air, dan polusi udara," jelas Bibit.

Dalam pertemuan tersebut, para PKL juga diajak untuk lebih kooperatif dalam pembayaran retribusi.

Kasubbid Pengeluaran Keuangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Banyuwangi, Wahyudi Eko Prasetyo kemudian menjelaskan perbedaan istilah retribusi dan pajak.

"Jika retribusi orang yang dikenakan langsung menerima manfaatnya. Ibu bapak dalam hal ini telah memanfaatkan fasilitas publik untuk berdagang. Sementara pajak, tidak demikian. Pembayar tidak langsung dapat memanfaatkannya secara mandiri, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum," jelasnya. (mdk/hhw)