Follow
Pemkot Bekasi Kembali Terapkan PTM 50 Persen Pekan Depan
Merdeka.com - Pemerintah Kota Bekasi kembali menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) 50 persen di tingkat SD, SMP dan SMA yang akan dimulai Senin (7/2) besok.
"Senin aktif 50 persen anak-anak sekolah di 50 persen PTM dan 50 persen PJJ (pembelajaran jarak jauh)," kata Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Jumat (4/2).
Langkah ini diambil setelah Pemkot Bekasi mendapatkan surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Bagaimana Kemendikbudristek pulihkan sistem KIP Kuliah? 'Kami berupaya sesegera mungkin untuk memulihkan layanan KIP Kuliah berdasarkan data cadangan yang kami simpan di pusat data Kemendikbudristek. Koordinasi erat dengan perguruan tinggi juga terus kami lakukan untuk menjamin hak mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan pendaftar KIP Kuliah baru,' katanya.
-
Kapan Bupati Bantul tanda tangani MoU tentang pendidikan? Ia sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DIY pada Selasa (2/7).
-
Bagaimana Kemnaker mendorong sinergi antara pendidikan dan ketenagakerjaan? 'Antara dunia pendidikan dan ketenagakerjaan dibutuhkan sinergi dalam perbaikan kualitas sumber daya dalam standar kehidupan sosial yang terus berkembang di masyarakat global. Sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang tepat akan membawa kemajuan bagi suatu negara dan peradaban dunia, ' ujar Ida Fauziyah.
-
Bagaimana Mendag ingin tingkatkan kerja sama pendidikan? “Jadi Selandia Baru itu walaupun negaranya kecil, standar pendidikannya bagus, maka harus kita tingkatkan kerja sama pendidikannya,“ pungkas Mendag Zulkifli Hasan.
-
Kenapa Pekanbaru disebut Kota Pendidikan? Pekanbaru juga menjadi salah satu kota terbesar di sisi Barat Indonesia yang mayoritas didominasi oleh Suku Melayu dan Minang.
"Seharusnya mulai hari ini (sudah PTM 50 persen), tapi karena suratnya agak terlambat jadi Senin aktif 50 persen," jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar online. Pertimbangannya, kasus Covid 19 kembali melonjak.
Tri telah meminta izin kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk kembali menerapkan PJJ.
"Kemarin berdasarkan rapat dengan pak Gubernur kita meminta izin untuk melakukan kegiatan PJJ," katanya, Selasa (1/2).
Dia mengatakan, pada hari Rabu (2/2), balar online atau PJJ akan dilakukan di tingkat SD dan SMP selama 14 hari.
Perlu diketahui, berdasarkan laporan perkembangan Covid 19 Dinas Kesehatan Kota Bekasi, pada Kamis (3/2) terdapat 7.223 kasus aktif Covid 19.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Nantinya, venue KTT ASEAN difokuskan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
Baca Selengkapnya
Selain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Rektor PTN dan PTN-BH dapat merevisi Keputusan Rektor mengenai tarif UKT dan IPI tahun akademik 2024/2025.
Baca Selengkapnya
Kadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.
Baca Selengkapnya
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti bicara nasib program Merdeka Belajar Nadiem Makarim
Baca Selengkapnya
Tujuan mendukung upaya optimalisasi program prioritas bidang pendidikan.
Baca Selengkapnya
Terdapat kriteria tambahan untuk wajib pajak yang mempunyai hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.
Baca Selengkapnya
Ada dua provinsi yang menaikan upah minimum tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Baca Selengkapnya
Berikut jadwal program pemutihan pajak kendaraan dan cara perhitungan denda. Yuk simak!
Baca Selengkapnya
Luhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca Selengkapnya
Abdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca Selengkapnya
Kebijakan WFH ASN Pemprov DKI itu rencananya bakal dimula 21 Agustus sampai 7 September 2023.
Baca Selengkapnya