Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov Sumsel Cairkan Insentif Penanganan Covid-19 Rp5,2 Miliar untuk 500-an Nakes

Pemprov Sumsel Cairkan Insentif Penanganan Covid-19 Rp5,2 Miliar untuk 500-an Nakes Tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 tengah beristirahat. ©ANTARA/Adeng Bustomi

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan mencairkan dana insentif bagi 500-an tenaga kesehatan yang mengurus pasien Covid-19 pada Senin (19/7). Anggaran yang dicairkan sebesar Rp5,2 miliar.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumsel Trisnawarman mengungkapkan, dana insentif itu dibayarkan untuk jasa tenaga kesehatan selama Januari-Juni 2021. Para penerima insentif bekerja di RSUD Siti Fatimah, RSUD Bari Palembang, Rumah Sehat Wisma Atlet Jakabaring, dan sejumlah rumah sakit lain di Sumsel.

"Sore ini (hari ini) akan cair dan langsung ditransfer ke semua tenaga medis," ungkap Trisnawarman, Senin (19/7).

Orang lain juga bertanya?

Nominal bantuan tenaga medis yang diberikan per bulan berbeda-beda. Dokter spesialis menerima sekitar Rp15 juta, dokter umum Rp10 juta, perawat Rp7,5 juta, dan tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp5 juta.

Sementara itu, untuk periode Juli-Desember 2021 sudah disiapkan sebesar Rp51 miliar yang juga dialokasikan bagi vaksinator.

"Intensif ini memang terlambat diberikan karena masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat, kami hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam penyalurannya," kata dia.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, insentif ini sebagai bentuk perhatian bagi tenaga kesehatan yang berkontribusi dalam menangani pasien Covid-19. Dengan pencairan insentif ini, mereka diharapkan dapat bekerja lebih optimal.

"Kita berikan perhatian kepada tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menangani Covid-19," ujarnya.

Deru juga mengimbau kepala daerah di Sumsel untuk segera refocusing anggaran penanggulangan pandemi. Tak hanya insentif bagi tenaga kesehatan, refocusing anggaran juga ditujukan pada bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi dan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

"Kegiatan yang tidak penting ditunda dulu, kita siapkan tambahan bansos di luar pasokan bansos reguler. Silakan untuk melakukan refokusing anggaran untuk insentif nakes dan bansos," kata dia.

(mdk/yan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Polda Jabar Bongkar Korupsi Dana Anggaran Insentif Nakes Covid-19 di Sukabumi Rp5,4 Miliar
Polda Jabar Bongkar Korupsi Dana Anggaran Insentif Nakes Covid-19 di Sukabumi Rp5,4 Miliar

Polisi berhasil menetapkan seorang tersangka berinisial HC.

Baca Selengkapnya
20.400 Pekerja Rentan di Sumut Akan Dapat Jaminan Sosial, Tidak Ada Batasan Biaya Pengobatan
20.400 Pekerja Rentan di Sumut Akan Dapat Jaminan Sosial, Tidak Ada Batasan Biaya Pengobatan

Sebanyak 20.400 pekerja rentan di Sumut akan mendapatkan Jaminan Sosial yang dianggarkan melalui APBD 2023.

Baca Selengkapnya
Kemenkes Bakal Buka Lowongan CPNS dan PPPK, Totalnya Mencapai 23.200 Formasi
Kemenkes Bakal Buka Lowongan CPNS dan PPPK, Totalnya Mencapai 23.200 Formasi

Persetujuan formasi Kemenkes terbilang yang paling besar dibandingkan dengan instansi lain.

Baca Selengkapnya
Diduga Mark Up Anggaran APD Covid-19, Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan Ditahan
Diduga Mark Up Anggaran APD Covid-19, Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan Ditahan

Kejati Sumut menahan dua tersangka korupsi pengadaan sarana, prasarana bahan, dan alat pendukung Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut pada tahun anggaran 2020.

Baca Selengkapnya
Berkat Proposal Ini, Indonesia Dapat Kucuran Dana Rp385 Miliar dari Amerika
Berkat Proposal Ini, Indonesia Dapat Kucuran Dana Rp385 Miliar dari Amerika

Program pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun.

Baca Selengkapnya
Anies Ditagih Utang TKD PNS oleh Mahasiswi UI, Pemprov DKI: Seluruhnya Sudah Dibayarkan
Anies Ditagih Utang TKD PNS oleh Mahasiswi UI, Pemprov DKI: Seluruhnya Sudah Dibayarkan

Seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Cek Rekening, Kemenkeu Gelontorkan Rp11,19 Triliun untuk THR PNS
Cek Rekening, Kemenkeu Gelontorkan Rp11,19 Triliun untuk THR PNS

THR yang dicairkan Kemenkeu untuk PNS, anggota TNI/Polri, hingga pensiunan.

Baca Selengkapnya
Anggaran Perlinsos 2024 Capai Rp493 Triliun, Nilainya Hampir Setara dengan Awal Pandemi
Anggaran Perlinsos 2024 Capai Rp493 Triliun, Nilainya Hampir Setara dengan Awal Pandemi

Anggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp70 Triliun Hingga 31 Mei 2024
Penyaluran Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp70 Triliun Hingga 31 Mei 2024

Penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.

Baca Selengkapnya
Dana Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp55,5 Triliun
Dana Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp55,5 Triliun

Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jelang Pemilu 2024, Jokowi Bagi-Bagi Rp 400 Ribu Ke 18,8 Juta Keluarga Mulai November
VIDEO: Jelang Pemilu 2024, Jokowi Bagi-Bagi Rp 400 Ribu Ke 18,8 Juta Keluarga Mulai November

BLT Nino akan diberikan dengan nominal Rp200.000 per bulan selama dua bulan yakni November-Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini
Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini

Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.

Baca Selengkapnya