Pemprov Sumsel Cairkan Insentif Penanganan Covid-19 Rp5,2 Miliar untuk 500-an Nakes
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan mencairkan dana insentif bagi 500-an tenaga kesehatan yang mengurus pasien Covid-19 pada Senin (19/7). Anggaran yang dicairkan sebesar Rp5,2 miliar.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumsel Trisnawarman mengungkapkan, dana insentif itu dibayarkan untuk jasa tenaga kesehatan selama Januari-Juni 2021. Para penerima insentif bekerja di RSUD Siti Fatimah, RSUD Bari Palembang, Rumah Sehat Wisma Atlet Jakabaring, dan sejumlah rumah sakit lain di Sumsel.
"Sore ini (hari ini) akan cair dan langsung ditransfer ke semua tenaga medis," ungkap Trisnawarman, Senin (19/7).
-
Siapa yang menyerahkan bantuan untuk korban di Sumatera Selatan? Usai pelaksanaan upacara, Pj Gubernur Bahtiar bersama Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santosa, menyerahkan bantuan untuk korban bencana sosial.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Siapa yang mendukung program JKN di Sumatera Selatan? 'Menindaklanjuti Inpres tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung sepenuhnya Program JKN ini. Kami memastikan agar seluruh penduduk di Provinsi Sumatera Selatan memiliki perlindungan akan jaminan kesehatan dengan telah terdaftar sebagai peserta aktif Program JKN,' ungkapnya.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
Nominal bantuan tenaga medis yang diberikan per bulan berbeda-beda. Dokter spesialis menerima sekitar Rp15 juta, dokter umum Rp10 juta, perawat Rp7,5 juta, dan tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp5 juta.
Sementara itu, untuk periode Juli-Desember 2021 sudah disiapkan sebesar Rp51 miliar yang juga dialokasikan bagi vaksinator.
"Intensif ini memang terlambat diberikan karena masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat, kami hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam penyalurannya," kata dia.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, insentif ini sebagai bentuk perhatian bagi tenaga kesehatan yang berkontribusi dalam menangani pasien Covid-19. Dengan pencairan insentif ini, mereka diharapkan dapat bekerja lebih optimal.
"Kita berikan perhatian kepada tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menangani Covid-19," ujarnya.
Deru juga mengimbau kepala daerah di Sumsel untuk segera refocusing anggaran penanggulangan pandemi. Tak hanya insentif bagi tenaga kesehatan, refocusing anggaran juga ditujukan pada bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi dan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
"Kegiatan yang tidak penting ditunda dulu, kita siapkan tambahan bansos di luar pasokan bansos reguler. Silakan untuk melakukan refokusing anggaran untuk insentif nakes dan bansos," kata dia.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi berhasil menetapkan seorang tersangka berinisial HC.
Baca SelengkapnyaSebanyak 20.400 pekerja rentan di Sumut akan mendapatkan Jaminan Sosial yang dianggarkan melalui APBD 2023.
Baca SelengkapnyaPersetujuan formasi Kemenkes terbilang yang paling besar dibandingkan dengan instansi lain.
Baca SelengkapnyaKejati Sumut menahan dua tersangka korupsi pengadaan sarana, prasarana bahan, dan alat pendukung Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut pada tahun anggaran 2020.
Baca SelengkapnyaProgram pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun.
Baca SelengkapnyaSeluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaTHR yang dicairkan Kemenkeu untuk PNS, anggota TNI/Polri, hingga pensiunan.
Baca SelengkapnyaAnggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaBLT Nino akan diberikan dengan nominal Rp200.000 per bulan selama dua bulan yakni November-Desember 2023.
Baca SelengkapnyaUang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca Selengkapnya