Follow
Pengadilan Tinggi bentuk majelis hakim tangani banding kasus Ahok
Merdeka.com - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas banding Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus penistaan agama. 5 Majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani kasus Ahok terdiri dari ketua dan anggota majelis hakim.
Kepala Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Johanes Suhadi membenarkan telah ditunjuknya majelis hakim untuk kasus Ahok. Menurutnya, majelis hakim diketuai Imam Sungudi dan Elang Prakoso Wibowo, Daniel D Pairunan, I Nyoman Sutama, dan Achmad Yusak sebagai anggota majelis hakim.
"Sudah ditunjuk majelis hakim, diketuai Pak Imam Sungudi dengan anggota-anggotanya. Selanjutnya majelis hakim ini nanti mempelajari dan membaca berkas-berkas," kata Johanes saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (27/5).
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Siapa yang Hendarman Supandji tunjuk sebagai Jaksa Agung? Hendarman ditunjuk oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Jaksa Agung menggantikan Abdul Rahman Saleh.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Apa jabatan Lukman Hakim? Jabatan yang pernah diembannya sebagai berikut.Inspektur Keuangan (1942-1945).Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (1946)Komisaris Keuangan untuk SumatraDirektur De Javasche Bank Gubernur Bank Indonesia Direktur Bank Dunia (World Bank)Direktur Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund, IMF)Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Sjahrir II (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947). 9. Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman ad interim RI Darurat (19 Desember 1948 – 13 Juli 1949).10. Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949)11. Menteri Keuangan dalam Kabinet Susanto (20 Desember 1949 - 21 Januari 1950) dan Kabinet Halim (21 Januari 1950 - 6 September 1950).
-
Siapa yang akan PDIP ajukan sebagai saksi? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Johanes, sistem dan mekanisme majelis hakim yang menangani banding kasus Ahok di Pengadilan Tinggi Jakarta ini berbeda dengan sidang Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jika di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terdapat sidang pemanggilan saksi, keterangan terdakwa, pembacaan pembelaan, vonis dan lain sebagainya.
"Jika banding di Pengadilan Tinggi tidak demikian, tidak begitu sidangnya. Majelis hakim di Pengadilan Tinggi hanya mempelajari berkas-berkas perkara di Pengadilan Negeri, itu substansinya," jelasnya.
"Nanti majelis hakim mempelajaari dan membaca perkaranya, kalau sudah selesai bisa ditetapkan putusannya," sambungnya.
Ditanya soal kapan putusan banding, kata Johanes, hal tersebut juga dipengaruhi soal perkaranya. Apakah perkara dalam kasus Ahok ini terbilang rumit atau tidak, hal itu akan menjadi pertimbangan majelis hakim.
Seperti diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur ini terbukti bersalah melakukan penistaan agama saat menyinggung soal Surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu.
Ahok dan penasihat hukumnya yang awalnya berniat banding akhirnya membatalkan atau mencabut banding. Namun, jaksa penuntut umum tetap mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta hingga akhirnya dibentuklah majelis hakim.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Adies pun bertanya kepada seluruh anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam rapat apakah menyetujui keputusan tujuh nama calon hakim agung.
Baca Selengkapnya
Pengangkatan Suharto sesuai dengan keputusan presiden RI nomor 54P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Ketua pidana muda pidana MA.
Baca Selengkapnya
Soal identitas dari R yang disebut sebagai pejabat PN Surabaya, pihak PT Surabaya tak mau bicara gamblang.
Baca Selengkapnya
Saksi dihadirkan adalah Gani Muhammad Andi Bataralifu, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Suprianto, Abdul Wahid dan Ace Hasan Syadzily.
Baca Selengkapnya
Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic, dan Guntur Hamzah akan diperiksa pada Kamis (2/11).
Baca Selengkapnya
Keempatnya adalah Mensos, Menkeu, Menko Perekonomian dan Mendag
Baca Selengkapnya
Anas menjelaskan, keputusan ini merupakan hasil dari arahan yang diperoleh sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Ari Dwipayana mengungkapkan selain melantik Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial, Presiden Jokowi juga akan menyaksikan pembacaan sumpah anggota LPSK.
Baca Selengkapnya
Yusril Ihza Mahendra hingga Hotman Paris selaku tim kuasa hukum, menegaskan hari ini membawa delapan ahli dan enam saksi ke persidangan.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Alamsyah Hanafiah saat bersaksi terkait laporan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman Cs.
Baca Selengkapnya