Penundaan pencairan DAU hambat pertumbuhan ekonomi Banyumas

Merdeka.com - Selama triwulan ketiga, antara Juli-September 2016, pertumbuhan ekonomi di wilayah Eks-Karesidenan Banyumas Jawa Tengah alami perlambatan ekonomi. Kondisi tersebut terjadi karena pengaruh realisasi APBD yang belum maksimal dan kebijakan pemerintah yang menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah selama empat bulan di masa akhir tahun anggaran.

"Pertumbuhan ekonomi di daerah, biasanya didorong melalui realisasi APBD. Kondisi realisasi APBD saat ini, khususnya bantuan teknis memiliki permasalahan hukum. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan 125/2016 tentang adanya penundaan pencairan DAU juga berdampak sehingga menjadi faktor melambatnya pertumbuhan ekonomi di Eks-Karesidenan Banyumas," kata Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Purwokerto, Ramdan Deny Prakoso, Kamis (20/10).

Selain persoalan tersebut, faktor kebijakan pemerintah pusat untuk memangkas anggaran sebesar 10 persen juga berdampak pada terhambatnya pembangunan. Ia mengemukakan, kondisi melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III, di luar kebiasaan yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya.

"Biasanya, pada triwulan I dan II pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, tetapi pada triwulan III dan IV menunjukkan angka peningkatan. Namun di tahun 2016, justru peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada triwulan I dan II, memasuki triwulan III mengalami penurunan hingga terjadi perlambatan," paparnya.

Dari data yang dirilis BI Purwokerto, pertumbuhan ekonomi di wilayah Eks-Karesidenan Banyumas pada triwulan I tercatat sebesar 5,47 persen, kemudian di triwulan II naik cukup tinggi menjadi 5,93 persen. Penurunan terjadi pada triwulan III yang hanya pada posisi 5,87 persen.

Ramdan mengemukakan, perlambatan tersebut diindikasikan dengan turunnya penyaluran kredit perbankan pada sektor ekonomi utama di Eks Karesidenan Banyumas yang meliputi sektor industri pengolahan, pertanian dan pertambangan.

"Pada sektor industri pengolahan alami penurunan dari 19,47 persen pada triwulan sebelumnya, menjadi 16,42 persen pada saat ini. Sektor pertanian turun dari 22,645 persen menjadi 18,04 persen dan sektor pertambangan turun dari 26,8 persen menjadi 1,40 persen," jelasnya.

Meski ada fenomena perlambatan, namun pertumbuhan ekonomi di wilayah Eks-Karesidenan Banyumas rerata relatif baik. Kondisi tersebut terpapar dalam presentase pertumbuhan yang masih di atas lima persen sejak triwulan I hingga triwulan II.

"Selain itu, inflasi di wilayah Eks-Karesidenan Banyumas juga masih terkendali. Pada September 2016, angka inflasi tercatat 2,36 persen untuk year on year," jelasnya.

Ia memperkirakan, untuk periode Oktober 2016, kemungkinan mengalami terjadi deflasi hingga mencapai 0,12 persen. Deflasi di wilayah Eks-Karesidenan Banyumas, ujar Ramdan, disebabkan adanya penurunan harga untuk beberapa komoditas kebutuhan pokok masyarakat.

"Antara lain, seperti bawang merah, daging, telur ayam ras, gula pasir, dan juga emas perhiasan," tuturnya.