Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perbanyak Capres, Ketum PP Muhammadiyah Usul Presidential Threshold Diturunkan

Perbanyak Capres, Ketum PP Muhammadiyah Usul Presidential Threshold Diturunkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir. ©2023 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti penerapan presidential threshold (PT) 20 persen. Menurutnya, jumlah ideal pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak cukup hanya tiga.

Dia mengusulkan penurunan PT atau ambang batas pencalonan presiden ke depan, untuk membuka peluang kandidat calon presiden lebih banyak.

"Ke depan sebenarnya harus ada perbaikan (presidential threshold) 20 persen harus diturunkan lagi, biar nanti pasangan calon lebih banyak. Memang kalau terlalu banyak itu kan repot juga. Akan tetapi jangan terlalu terbatas juga," kata Haedar seusai peresmian SM Tower and Convention, Yogyakarta, Sabtu (24/6). Dikutip dari Antara.

Menurut Haedar, di negara demokrasi idealnya pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak cukup dua atau tiga pasangan, tetapi ke depan perlu bertambah menjadi enam sampai tujuh pasangan calon.

"Demokrasi jangan terlalu ingin nanti mutlak besar menangnya, justru dalam proses demokrasi yang cair seperti itu dan terbuka banyak calon itu proses check and balances itu terbuka," lanjutnya.

Dengan pilihan capres yang lebih banyak, menurut dia, ruang publik makin tersalurkan sehingga tidak terjadi apatisme politik.

Selain itu, Haedar juga meminta seluruh peserta Pemilu maupun masyarakat agar dewasa dalam berpolitik dengan menganggap capres sebagai anak bangsa, bukan sekadar milik golongan tertentu.

"Dari mana calon presiden datangnya, dia harus ditempatkan sebagai anak bangsa. Dia harus ditempatkan sebagai milik bangsa. Ketika jadi, siapa pun dia harus menjadi milik bangsa, milik Indonesia, dan jangan lagi menjadi milik satu partai, satu golongan, atau satu koalisi," pungkasnya. (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Haedar Nashir di Depan Ganjar-Mahfud: Jangan Sampai ke Depan Ada UU Diputuskan dalam Tempo Singkat
Haedar Nashir di Depan Ganjar-Mahfud: Jangan Sampai ke Depan Ada UU Diputuskan dalam Tempo Singkat

Haedar Nashir menyinggung persoalan Undang-undang (UU) yang sering tarik ulur hingga adanya UU diputuskan dalam tempo singkat.

Baca Selengkapnya
Pesan Ketum Muhammadiyah buat 3 Capres: Berdebat Secara Elegan & Kedepankan Etika
Pesan Ketum Muhammadiyah buat 3 Capres: Berdebat Secara Elegan & Kedepankan Etika

Debat ketiga akan mengambil tema tentang pertahanan, keamanan, geopolitik, politik luar negeri, hubungan internasional dan globalisasi.

Baca Selengkapnya
Tak Cuma Dua, Ketua KPU Ungkap Ada 3 Syarat Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran
Tak Cuma Dua, Ketua KPU Ungkap Ada 3 Syarat Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

Rumusan tersebut sudah ditetapkan konstitusi dan dirujuk ke Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD, Ini Reaksi Ketua PP Muhammadiyah
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD, Ini Reaksi Ketua PP Muhammadiyah

Haedar memilih menetipkan pesan pada kepala daerah yang terpilih dalam pilkada serentak 2024 ini bisa amanah dalam menjalankan mandat.

Baca Selengkapnya
Ketua Pemuda Muhammadiyah Dukung Batas Usia Pilpres Digugat: Umur 35 Titik Tengah
Ketua Pemuda Muhammadiyah Dukung Batas Usia Pilpres Digugat: Umur 35 Titik Tengah

Beberapa kalangan berpendapat bahwa batasan umur presiden perlu untuk direvisi agar tidak membatasi calon pemimpin yang memiliki pengalaman dan kapabilitas.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Blak-blakan! Respons Mahfud Soal Putusan MK Pilkada, Singgung Calon Boneka & Kecurangan
VIDEO: Blak-blakan! Respons Mahfud Soal Putusan MK Pilkada, Singgung Calon Boneka & Kecurangan

Mahfud mengatakan putusan MK tersebut merupakan hal yang baik dan demokratis

Baca Selengkapnya
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK

Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diubah Jadi Lebih Manusiawi: Kompetisinya Sadis, Uang Jadi Panglima
Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diubah Jadi Lebih Manusiawi: Kompetisinya Sadis, Uang Jadi Panglima

Menurut Cak Imin, sejatinya pesta demokrasi dibuat senyaman dan seaman mungkin

Baca Selengkapnya
Respons Anies Soal Batas Usia Capres-Cawapres Minimal 35 Tahun: Saya Percaya MK Memutus Sesuai Spirit Konstitusi
Respons Anies Soal Batas Usia Capres-Cawapres Minimal 35 Tahun: Saya Percaya MK Memutus Sesuai Spirit Konstitusi

Jika gugatan batas minimal usia capres dan cawapres itu dikabulkan MK membuka peluang Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Ketum Muhammadiyah Minta KPU dan Bawaslu Tak Asal-asalan Bekerja di Pilkada
Ketum Muhammadiyah Minta KPU dan Bawaslu Tak Asal-asalan Bekerja di Pilkada

Dua lembaga ini disebut Haedar juga mendapatkan amanat dari masyarakat sebagai penyelenggara Pileg, Pilpres dan Pilkada.

Baca Selengkapnya
Pesan Haedar Nashir untuk Capres-Cawapres: Boleh Dibangun Tapi Lingkungan Jangan Dirusak
Pesan Haedar Nashir untuk Capres-Cawapres: Boleh Dibangun Tapi Lingkungan Jangan Dirusak

Haedar Nashir mengatakan calon presiden dan calon wakil presiden harus mempunyai komitmen politik dalam menjaga, menyelamatkan lingkungan, dan sumber daya alam.

Baca Selengkapnya
Yusril: Jangan Permainkan Jabatan Capres-Cawapres, Dampaknya ke 300 Juta Masyarakat
Yusril: Jangan Permainkan Jabatan Capres-Cawapres, Dampaknya ke 300 Juta Masyarakat

Menurut Yusril, putusan MK itu belum bersifat bulat, karena ada empat hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion, dan dua hakim konstitusi concurring.

Baca Selengkapnya