Perbanyak Capres, Ketum PP Muhammadiyah Usul Presidential Threshold Diturunkan
Merdeka.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti penerapan presidential threshold (PT) 20 persen. Menurutnya, jumlah ideal pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak cukup hanya tiga.
Dia mengusulkan penurunan PT atau ambang batas pencalonan presiden ke depan, untuk membuka peluang kandidat calon presiden lebih banyak.
"Ke depan sebenarnya harus ada perbaikan (presidential threshold) 20 persen harus diturunkan lagi, biar nanti pasangan calon lebih banyak. Memang kalau terlalu banyak itu kan repot juga. Akan tetapi jangan terlalu terbatas juga," kata Haedar seusai peresmian SM Tower and Convention, Yogyakarta, Sabtu (24/6). Dikutip dari Antara.
-
Apa sikap Muhammadiyah terkait pilpres? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyampaikan sikap politik terkait Pilpres 2024 besok.
-
Apa kriteria PKS untuk calon di Pilkada? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar.'Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah,' ucapnya.
-
Kenapa calon tunggal harus raih 50% suara? Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan pasangan calon tunggal yang nantinya bertarung melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024 harus memperoleh suara 50 persen lebih untuk dapat ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih.
-
Apa aturan utama pelantikan Presiden? Aturan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 didasarkan pada ketentuan-ketentuan undang-undang dan regulasi yang relevan.
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
-
Siapa yang akan ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih? Hari ini, Rabu (24/4), KPU akan menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
Menurut Haedar, di negara demokrasi idealnya pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak cukup dua atau tiga pasangan, tetapi ke depan perlu bertambah menjadi enam sampai tujuh pasangan calon.
"Demokrasi jangan terlalu ingin nanti mutlak besar menangnya, justru dalam proses demokrasi yang cair seperti itu dan terbuka banyak calon itu proses check and balances itu terbuka," lanjutnya.
Dengan pilihan capres yang lebih banyak, menurut dia, ruang publik makin tersalurkan sehingga tidak terjadi apatisme politik.
Selain itu, Haedar juga meminta seluruh peserta Pemilu maupun masyarakat agar dewasa dalam berpolitik dengan menganggap capres sebagai anak bangsa, bukan sekadar milik golongan tertentu.
"Dari mana calon presiden datangnya, dia harus ditempatkan sebagai anak bangsa. Dia harus ditempatkan sebagai milik bangsa. Ketika jadi, siapa pun dia harus menjadi milik bangsa, milik Indonesia, dan jangan lagi menjadi milik satu partai, satu golongan, atau satu koalisi," pungkasnya. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Haedar Nashir menyinggung persoalan Undang-undang (UU) yang sering tarik ulur hingga adanya UU diputuskan dalam tempo singkat.
Baca SelengkapnyaDebat ketiga akan mengambil tema tentang pertahanan, keamanan, geopolitik, politik luar negeri, hubungan internasional dan globalisasi.
Baca SelengkapnyaRumusan tersebut sudah ditetapkan konstitusi dan dirujuk ke Undang-Undang Pemilu.
Baca SelengkapnyaBeberapa kalangan berpendapat bahwa batasan umur presiden perlu untuk direvisi agar tidak membatasi calon pemimpin yang memiliki pengalaman dan kapabilitas.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan putusan MK tersebut merupakan hal yang baik dan demokratis
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, sejatinya pesta demokrasi dibuat senyaman dan seaman mungkin
Baca SelengkapnyaPrabowo membandingkan Indonesia dengan negara yang memiliki wapres lebih dari satu.
Baca SelengkapnyaJika gugatan batas minimal usia capres dan cawapres itu dikabulkan MK membuka peluang Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDua lembaga ini disebut Haedar juga mendapatkan amanat dari masyarakat sebagai penyelenggara Pileg, Pilpres dan Pilkada.
Baca SelengkapnyaHaedar Nashir mengatakan calon presiden dan calon wakil presiden harus mempunyai komitmen politik dalam menjaga, menyelamatkan lingkungan, dan sumber daya alam.
Baca SelengkapnyaMenurut Yusril, putusan MK itu belum bersifat bulat, karena ada empat hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion, dan dua hakim konstitusi concurring.
Baca Selengkapnya