Pikiran orang sehat mana pun pasti sebut DPR bikin lemah KPK

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Rencana Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh DPR mendapat penolakan dari berbagai kalangan, salah satunya dari Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzhar Simanjuntak.

Dahnil beranggapan bahwa revisi UU KPK akan berpotensi melemahkan KPK. Hal tersebut dikemukakannya dengan melihat berbagai alasan. Salah satunya adalah munculnya usulan revisi undang-undang KUHP yang ingin memasukkan korupsi ke dalam pidana umum.

"Bagi saya pelemahan agenda pemberantasan korupsi ini telah dilakukan secara sistematik dan masif. Sebelum masuk ke revisi KPK itu kita lihat misal revisi UU KUHP tentang pidana," ujar Dahnil di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (11/10).

Orang lain juga bertanya?

Berdasarkan pandangan Dahnil, dalam draf usulan revisi UU KPK tidak ada satu indikasi pun yang menyebutkan bahwa anggota dewan ingin memperkuat kinerja KPK.

"Nalar sehat orang di bumi ini, pasti menyebutkan draf usulan revisi UU ini tidak ada klausul yang menyebutkan keinginan anggota DPR yang memang mau memperkuat KPK. Dalam bahasa yang lebih umum ingin menyemarakkan agenda pemberantasan korupsi," katanya pada merdeka.com

"Usaha untuk memasukkan korupsi sebagai pidana biasa itu terlihat sekali, jadi korupsi dianggap sebagai pidana biasa jadi arahnya tadi pembubaran KPK dan macam-macam karena kalo sudah di KUHP tidak lagi extra ordinary crime bukan lagi kejahatan luar biasa," tambahnya.

Selain itu, aspek lain yang terlihat adalah munculnya wacana UU pengampunan nasional. Kata Dahnil, dengan munculnya UU tersebut, maka para pelaku koruptor akan menganggap praktik korupsi bukan suatu kejahatan yang luar biasa. Dia juga menjelaskan hanya ada 3 kategori kejahatan yang tidak patut diampuni, yakni human traficking, narkoba dan terorisme.

"Coba lihat dari ada inisiasi UU pengampunan nasional, di UU itu di pasal 10 nya mereka terjemahkan sebagai kejahatan luar biasa itu cuma tiga, pertama adalah human traficking, narkoba dan terorisme," jelasnya.

Dahnil juga membandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan era Joko Widodo, dimana ketika zaman SBY korupsi dianggap kejahatan luar biasa sedangkan era Jokowi terdapat penurunan.

"Korupsi dianulir lagi padahal di era SBY kemarin itu, korupsi diterjemahkan sebagai extra ordinary crime dan seluruh dunia meyakini dan bersepakat korupsi adalah extra ordinary crime bahkan saya berani menyebutkan bahwa korupsi adalah kejahatan kemanusiaan, kejahatan peradaban, dia lebih kejam dari genosida," papar Dahnil. (mdk/ian)