Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPR akan rapat bahas kebijakan Trump akui Yerusalem jadi ibu kota Israel

Pimpinan DPR akan rapat bahas kebijakan Trump akui Yerusalem jadi ibu kota Israel Kota Yerusalem. ©2017 REUTERS/Ammar Awad

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pimpinan Dewan akan menggelar rapat membahas protes dari fraksi-fraksi partai atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan memindahkan kedubesnya dan mengakui kota Yerusalem sebagai Ibu kota Israel. Protes soal kebijakan Trump disampaikan fraksi-fraksi saat rapat paripurna.

"Kami sudah berunding masukan-masukan akan dibawa ke rapat pimpinan. Semua fraksi punya pandangan yang sama dan akan disampaikan ke publik termasuk institusi-institusi pemerintah," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12).

Terpisah, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menuturkan, DPR akan melakukan lobi lewat parlemen negara-negara lain agar AS membatalkan keputusannya terkait pemindahan Kedubes ke Yerusalem.

Orang lain juga bertanya?

"DPR akan lakukan lobi-lobi diplomasi parlemen dunia. Kami sangat menyesalkan pemindahan Kedubes tersebut," tegasnya.

Taufik mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang akan membawa permasalahan ini dalam forum sidang Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Diplomasi yang dilakukan Presiden Jokowi terkait Yerusalem ke negara-negara yang tergabung OKI menguatkan sikap pemerintah menentang keputusan Trump.

Apalagi, kata Taufik, saat ini terjadi perkembangan cukup signifikan bahwa negara-negara di Eropa seperti Prancis dan Inggris sudah menolak keras kebijakan Presiden Trump tersebut, artinya Trump telah melakukan diplomasi kontroversial.

"Itu salah satu langkah diplomasi yang memperkuat sikap pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sehingga sebagai bukti keseriusan tersebut patut kita apresiasi," ujar Taufik.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usai Dilantik, DPR Bakal Adakan Rapat Konsultasi Bahas Tata Cara Penetapan Calon Ketua dan Wakil Ketua DPR
Usai Dilantik, DPR Bakal Adakan Rapat Konsultasi Bahas Tata Cara Penetapan Calon Ketua dan Wakil Ketua DPR

DPR juga membahas persiapan pengucapan sumlah janji dan terakhir penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Kelakar Jokowi Kepada Pimpinan MPR Soal Capres-Cawapres: Bisa Dua, Tiga Bahkan Empat Pasang
Kelakar Jokowi Kepada Pimpinan MPR Soal Capres-Cawapres: Bisa Dua, Tiga Bahkan Empat Pasang

Kelakar Jokowi dan pimpinan MPR soal Capres dan Cawapres berlangsung ketika melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan.

Baca Selengkapnya
Paripurna DPR RI Setujui Otorita IKN Bermitra Kerja dengan Komisi II
Paripurna DPR RI Setujui Otorita IKN Bermitra Kerja dengan Komisi II

Puan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Paripurna DPR Ramai-Ramai Kenakan Syal Palestina, Puan Keras Tuntut Pemerintah Jokowi
VIDEO: Paripurna DPR Ramai-Ramai Kenakan Syal Palestina, Puan Keras Tuntut Pemerintah Jokowi

DPR menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 hari ini.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak
Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak

Dalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Bahas Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Satu atau Dua Putaran?
Baleg DPR Bahas Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Satu atau Dua Putaran?

Almuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran.

Baca Selengkapnya