Polda Banten OTT 5 Pegawai BPN Lebak Pungli Pengurusan SHM
Merdeka.com - Lima pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak diamankan Ditreskrimsus Polda Banten dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (12/11).
Wadir Reskrimsus Hendy F Kurniawan menjelaskan, tim dari Ditreskrimsus Polda Banten bergerak setelah sebelumnya mendapat informasi bahwa ada pegawai BPN meminta dana lebih dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM).
Dari OTT tersebut petugas mengamankan lima pegawai BPN Kabupaten Lebak.
-
Kenapa KPK OTT Bupati Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Kapan KPK OTT Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Bagaimana penangkapan para pelaku TPPO? Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan dari masyarakat sekitar mengenai adanya aktivitas mencurigakan oleh ketiga pelaku.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT ini, KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Siapa saja yang ditangkap? Ratusan pelajar itu diamankan di empat lokasi di Jakarta Pusat pada Selasa (2/4) sore. 'Hari ini kita mengamankan remaja yang konvoi berdalih berbagi takjil yang selalu membuat kerusuhan dan keonaran di jalan raya, sehingga membahayakan pengguna jalan maupun warga sekitar karena sering menutup jalan sambil teriak-teriak menyalakan petasan,' kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan tertulis.
-
Kapan OTT Bupati Labuhanbatu dilakukan? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
"Ada informasi dalam mengurus sertifikat ada pungutan-pungutan di luar PNBP. Setelah dilakukan penyelidikan ada penerimaan uang yang dilakukan oleh pegawai BPN Lebak," katanya kata AKBP Hendy F Kurniawan Wadir Reskrimsus Polda Banten.
Hendy mengaku belum mengetahui jumlah pasti uang yang diterima pihak pegawai. "Kita temukan barang bukti sebuah uang beberapa amplop. Jumlahnya belum diketahui karena di dalam amplop,"katanya.
©2021 Merdeka.com/dwi prasetyaKelima pegawai yang diamankan masih berstatus sebagai saksi dan belum ada tersangka.
"Masih pendalaman sifatnya. Belum belum ada (tersangka). Kita dalami nanti siapa-siapa saja yang berperan. Sementara dugaannya masuk ke pemerasan. (Yang diamankan-red) semuanya pegawai BPN," kata Hendy.
Informasi yang dihimpun, beberapa pegawai yang diamankan Ditreskrimsus Polda Banten yakni M, salah satu Kepala Seksi BPN Lebak, EN bagian administrasi pengukuran dan F staf honorer dan dua pegawai lainnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
(KPK) melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaOTT terhadap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso terkait dengan pengondisian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat Daya.
Baca SelengkapnyaNawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaKPK mendatangi Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu pada Kamis (5/12), sekitar pukul 15.00 WIB.
Baca SelengkapnyaWalaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca SelengkapnyaOTT ini terkait kasus korupsi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaNamun, saat ditanya OTT tersebut terkait kasus apa, Tessa tak menjawab secara detail.
Baca SelengkapnyaKPK masih bungkam soal siapa yang terjaring OTT karena tim masih menjalankan tugasnya di lapangan.
Baca SelengkapnyaBupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1) sekitar pukul 09.12 WIB. Dia dikawal ketat petugas KPK.
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor usai menangkap empat pejabat Dinas PUPR Kalsel.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, KPK belum bisa memastikan total uang yang disita.
Baca SelengkapnyaPosisi sebagai Satgas membuat mereka dengan mudah menerbitkan SHM tanpa melihat batas hutan lindung.
Baca Selengkapnya