Polisi selidiki paripurna fiktif pelantikan ketua DPRD Nunukan

Merdeka.com - Kepolisian Resort Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara masih menyelidiki laporan salah seorang anggota DPRD Nunukan atas dugaan adanya rapat paripurna fiktif tentang penetapan nama Ketua DPRD Nunukan periode 2014-2019.

Kapolres Nunukan, AKBP Robert Silindur Pangaribuan di Nunukan, Jumat menyatakan setelah menerima pengaduan dari salah seorang anggota DPRD Nunukan dari Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu maka penyidik mempelajarinya untuk mengetahui subtansi persoalannya.

"Kami masih mempelajari dulu laporan tersebut untuk mengetahui letak persoalan yang sebenarnya sebelum dilanjutkan ke penyidikan," kata dia seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/10).

Dia mengatakan, langkah awal yang dilakukan penyidik adalah dengan melakukan diskusi dengan pelapor yakni Irwan Sabri, anggota DPRD Nunukan dari Partai Demokrat untuk melengkapi bukti-bukti tertulis yang dimilikinya.

Menurut dia, berdasarkan informasi dari penyidik terdapat beberapa hal yang masih perlu dilengkapi oleh pelapor untuk memperkuat nilai laporannya yang disampaikan secara tertulis tersebut terkait dugaan pelaksanaan rapat paripurna pengajuan nama pimpinan DPRD setempat.

Robert Silindur Pangaribuan mengungkapkan, pihaknya tetap menindaklanjuti laporan itu setelah seluruh alat bukti yang dibutuhkan terpenuhi sebelum melakukan pemanggilan saksi-saksi dan pihak yang terlapor.

"Pemenuhan unsur-unsur alat buktinya itu yang masih dibutuhkan untuk dilengkapi dulu sebelum memasuki tahap penyidikan," sebut Kapolres Nunukan yang dikabarkan segera dimutasi dalam waktu dekat ini.

Dugaan pelaksanaan rapat paripurna fiktif yang menjadi dasar penetapan tiga pimpinan DPRD Kabupaten Nunukan periode 2014-2019 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara nomor 171.2/686/Pem.I/IX/2014 tertanggal 15 September 2014 yang belum dilantik sampai sekarang itu, Kapolres Nunukan mengatakan, belum dapat masuk lebih jauh sebelum menemukan alat-alat bukti kuat yang akan dijadikan dasar pengusutannya.

Untuk mengetahui fiktif atau tidaknya rapat paripurna sebagaimana yang dilaporkan tersebut, Robert Silindur Pangaribuan mengatakan, akan terus melakukan penyelidikan terlebih dahulu.