Polri perpanjang MoU dengan 3 Kementerian, organisasi dan perusahaan

Merdeka.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali memperpanjang nota kesepahaman (MoU) dengan dua Kementerian dan sejumlah lembaga. Penandatangan MoU dilakukan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta.

MoU ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan pihak Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), dan lembaga terkait di antaranya, PGRI, PT PLN, PT Pelni, Perum Bulog dan PT Geo Dipa Energi.

"Hari ini memang sengaja kita rapel (MoU) dari pada satu-satu ya sudah kita rapel saja semua tandatangan MoU yang sebelumnya sudah kita awali juga," kata Tito dalam sambutannya, Kamis (20/4).

Tito mengatakan nota kesepahaman yang ditandanganinya itu memiliki banyak manfaat, salah satunya memperkuat aturan hukum yang berada di zona abu-abu (grey area).

"Dengan adanya nota kesepahaman ini akan menjadi terobosan hukum sekaligus menjadi guidance dari instansi terkait, Polri dan mitra untuk melaksanakan tugas lapangan dengan rincian dan detil lebih jelas," ucap dia.

Berikut poin-poin MoU yang ditandatangani antara Polri dan PGRI tentang perlindungan hukum profesi guru. Antara lain, pertukaran data dan info, penegakan hukum profesi guru, perlindungan hukum terhadap guru dan peningkatan kapasitas SDM.

Sementara MoU Polri dengan Kemenhub dan Kementerian PU-Pera tentang peningkatan pelayanan transportasi di bidang perhubungan darat. Antara lain, operasional pelayanan transportasi di bidang perhubungan darat, bantuan pengamanan, bantuan penegakan hukum, pemberian motivasi bagi petugas pelaksana, fasilitasi penyediaan prasarana jalan, fasilitasi penyediaan lahan untuk mendukung operasional unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor dan sosialisasi dan monitoring dan evaluasi‬.

Lalu, MoU antara Polri dengan PT Pelni tentang pencegahan, pengamanan dan penegakan hukum di lingkungan PT Pelni. Di antaranya, tukar menukar data dan atau informasi, pencegahan dan pengamanan, penegakan hukum, pemanfaatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya manusia‬.

Sedangkan MoU antara Polri dengan perum Bulog tentang penyelenggaraan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perum Bulog. Antara lain, tukar menukar data dan atau informasi, bantuan dan pengamanan, pendampingan dan supervisi, koordinasi, pemantauan, dan pengawasan dan penegakan hukum.

Terakhir, MoU antara Polri dengan PT PLN dan PT Geodipa tentang penyelenggaraan pengamanan instalasi dan aset serta penegakkan hukum di lingkungan kerja PT PLN dan PT Geodipa. Di antaranya, tukar menukar data dan atau informasi, bantuan pengamanan, audit sistem pengamanan, penegakkan hukum, pembinaan masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM. (mdk/eko)