Polri temukan 17 pelanggaran saat pilkada serentak hari ini
Merdeka.com - Mabes Polri memastikan pilkada 2017 yang berlangsung serentak di 101 daerah hari ini secara umum berjalan aman. Meski begitu Polri menemukan 17 kejadian menonjol yang menghambat proses pemungutan suara.
"Ada yang punya KTP ingin mencoblos di TPS tapi ia tidak terdaftar di DPT tersebut, namun memaksakan diri. Ini terjadi di beberapa daerah. Tetapi hal itu tidak terjadi keributan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Rikwanto saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (15/2).
Tidak hanya itu terdapat, 9 TPS di daerah Sangihe Talaud, Sulawesi Utara yang baru akan melaksanakan pemilihan, Kamis (16/2). "Sebab proses distribusi kotak suara ke kawasan tersebut terkendala kondisi cuaca. Ketinggian ombak di kawasan tersebut mencapai 6 meter," kata Rikwanto.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
-
Kenapa Pilkada dilakukan secara serentak? Pilkada serentak 2015 digelar untuk daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada periode 2015 sampai Juni 2016.
Rikwanto juga menjelaskan masih adanya gangguan dari tim sukses pasangan calon. Seperti sweeping dari timses paslon tertentu di kawasan Weda Tengah, Maluku Utara. "Tetapi aksi ini juga bisa dihalau oleh pihak kepolisian sebelum menimbulkan gesekan," kata Rikwanto.
Pihaknya juga sudah mencatat terdapat 255 laporan yang diduga pelanggaran Pilkada selama proses persiapan, kampanye, hingga masa tenang. Laporan terbanyak kata Rikwanto, terjadi masa kampanye, yakni 178 laporan. 145 laporan di antaranya dinyatakan tidak dilanjutkan ke proses hukum. Sementara 12 kasus di antaranya disidik dalam kaitan tindak pidana pemilu.
"Sampai saat ini yang sudah masuk tahap dua ada 9 perkara. Artinya, berkas perkara dan tersangka sudah diserahkan ke JPU untuk proses peradilan," ungkap Rikwanto.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca SelengkapnyaDengan rincian 13 masalah pemungutan suara dan 6 permasalahan saat penghitungan suara
Baca SelengkapnyaPencoblosan Pemilu 2024 dilakukan pada Rabu, 14 Februari kemarin.
Baca SelengkapnyaBawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaMenurut dia, putusan itu menjadi angin segar, khususnya dalam pelaksanan pilkada serentak di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHelatan Pemilihan Kepala Desa serentak di 51 desa di Kabupaten Banyuwangi dikemas dalam Festival Demokrasi Desa. Hadirkan suasana yang riang gembira.
Baca SelengkapnyaSembilan daerah tersebut yakni Kabupaten Bone, Wajo, Luwu Timur, Luwu, Sinjai, Pangkep dan Sidrap.
Baca SelengkapnyaPelipatan surat suara dilakukan oleh 259 orang. Proses pelipatan mulai dilakukan pada pukul 08.00 WIB.
Baca SelengkapnyaBawaslu Kota Tangerang Selatan merekomendasikan pelaksanaan pencoblosan pada 16 TPS yang tertunda akibat banjir, dilaksanakan pada akhir pekan ini.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, ada 19 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam desk ini dalam mensukseskan pemilu dan pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPatroli Skala Besar ini dalam rangka menciptakan situasi kondusif selama pelantikan presiden terpilih khususnya di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
Baca SelengkapnyaKepolisian memprioritaskan pengamanan Pilkada serentak agar berjalan lancar.
Baca Selengkapnya