PPP janji konsisten tak kirim anggota ke Pansus angket KPK
Merdeka.com - Ketua DPP PPP Muktamar Pondok Gede Syaifullah Tamliha berjanji pihaknya akan tetap konsisten tidak mengirimkan anggota ke Pansus angket KPK. Sebab, PPP ingin DPR memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam tugas pemberantasan korupsi.
"Romi katakan kita tidak akan kirim, konsisten tidak di dalam situ. PPP kan termasuk orang yang melahirkan KPK," kata Tamliha di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5).
Ketua Umum PPP Romahurmuziy, kata dia, telah memberikan instruksi kepada kader mereka di DPR untuk tidak menandatangani atau ikut serta dalam Pansus angket KPK. Jika masih ada kader yang ngotot ikut dalam Pansus, maka DPP PPP akan menjatuhkan sanksi.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Bagaimana aksi arogansi Ketua PP? Dengan nada tinggi pria itu sampai memarahi pengemudi itu hingga adu cekcok terjadi.'Koe anak e sopo? Iki wilayahku, koe seng mundur,' kata pria itu.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
"Sudah diberi instruksi ketum diberikan tindakan tegas kalau perlu diberhentikan sebagai anggota partai," tegasnya.
Menurutnya, keputusan soal pembentukan Pansus angket KPK akan diputuskan dalam sidang paripurna. "Apapun hasil itu dibawa ke paripurna, kita bisa gugat di paripurna, panjang itu," pungkas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan hingga saat ini belum ada fraksi partai yang menyampaikan nama-nama anggota mereka ke Pansus angket KPK.
"Sampai hari ini belum ada fraksi menyampaikan susunan anggota pansus angket. Belum ada yang masuk anggota dari kepanitian angket," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5).
Agus menyebut, fraksi Demokrat tetap konsisten menolak angket KPK. Tak hanya sikap fraksi Demokrat, anggota juga satu suara tak mendukung angket KPK digunakan.
"Demokrat dari awal tak menyetujui angket. Demokrat tak tanda tangan pengusulan. Bukan hanya fraksi tapi anggota juga. Kita dari awal clear PD tak menyetujui angket," tegasnya.
Selain itu, Agus menyebut fraksi-fraksi partai juga belum melakukan lobi terkait angket KPK. Sebab, tiap-tiap anggota fraksi partai masih menjalani masa reses dan melawat ke daerah-daerah pemilihan masing-masing.
"Sampai saat ini tak pernah lobi masalah tersebut. Masih banyak yang reses. Kalau besok baru pembukaan masa sidang. Barangkali besok kita baru bisa berbicara dengan yang lain," terangnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Majelis Pertimbangan PPP merekomendasikan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk memecat kader PPP yang mendukung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaNasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaMK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca SelengkapnyaPartai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tetapi tidak mengusulkan nantinya akan dikenai sanksi.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca SelengkapnyaRapimnas PPP telah mengamanatkan untuk berkoalisi dengan PDIP mengusung Ganjar.
Baca SelengkapnyaSandiaga menegaskan PPP tetap berkomitmen untuk bekerjasama dengan PDIP mendukung Ganjar di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPuan kembali menegaskan, jIka PDIP pasti melibatkan seluruh partai yang bekerja sama dengan partai dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
Baca SelengkapnyaDody menjelaskan, hal tersebut sudah tertuang dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.
Baca SelengkapnyaRomahurmuziy menganggap Koalisi Indonesia Bersatu sudah bubar
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya