Puan Maharani: Anggaran Negara 2025 Harus Berdampak Langsung pada Rakyat
Puan juga menegaskan agar anggaran negara memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya penyelenggaraan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tepat sasaran dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia juga meminta Pemerintah fokus mengatasi masalah struktural guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif.
Hal tersebut disampikan Puan saat menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2025 diselenggarakan di Istana Negara, (10/12/2024) lalu.
"Pemerintah, melalui kementerian dan lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat," kata Puan.
Puan juga menegaskan agar anggaran negara memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi rakyat.
"Semua anggaran negara harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat karena penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," ujar cucu Bung Karno tersebut.
Lebih lanjut, Puan menilai pelaksanaan APBN 2025 akan menghadapi tantangan besar, mulai dari dampak pascapandemi, dinamika ekonomi dan geopolitik global, hingga perubahan iklim dan dampak digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya ekstra untuk memastikan anggaran yang berkualitas, baik dalam aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, maupun sumber daya manusia.
"Kembali lagi kami mengingatkan agar kualitas dan efektivitas belanja Pemerintah harus semakin dapat ditingkatkan. Dana APBN dari uang rakyat, maka Belanja Negara harus lebih banyak untuk program yang berdampak langsung untuk rakyat," tegas Puan.
Ia juga mendorong Pemerintah untuk memiliki indikator yang terukur dalam setiap alokasi anggaran kementerian dan lembaga. Hal ini, menurutnya, menjadi kunci untuk memastikan belanja negara memenuhi kriteria anggaran yang berkualitas atau spending better, bukan hanya sekadar mengutamakan besarnya belanja.
Adapun pada proses penyusunan APBN 2025, Puan mengatakan bahwa komunikasi dan konsultasi berkelanjutan telah dilakukan bersama Pemerintah dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden. Harapannya agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal.
"DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian dan lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat," tutup perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
