Follow
Puan Maharani tegaskan pembangunan rumah ASN tidak terkait Pilpres
Merdeka.com - Pemerintah berencana membangun rumah bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menegaskan upaya tersebut tidak terkait dengan politik jelang Pilpres 2019.
"Sebenarnya ini kan sudah pernah dibahas satu kali sebelum pelaksanaan Pilpres," kata Puan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/11).
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, pemerintah sejak awal fokus untuk menyejahterakan ASN, anggota TNI dan Polri. Dari laporan yang dikantongi pemerintah, masih banyak ASN, anggota TNI dan Polri yang belum memiliki rumah.
-
Mengapa BPIP menggelar diskusi etika penyelenggara negara? Dengan latar belakang sejumlah kasus pelanggaran etika yang mencuat, termasuk korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, kegiatan ini menjadi penting untuk membahas dan mencari solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut.
-
Bagaimana BPIP ingin memperbaiki etika penyelenggara negara? Sebagai upaya konkret, BPIP menggarisbawahi pentingnya pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kantian, dimana pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.
-
Kenapa Anies memakai prinsip keadilan untuk UMP? Anies menjelaskan, prinsip keadilan itu pernah dia pakai saat merumuskan UMP DKI Jakarta 2021-2022.
-
Apa yang Anies tekankan kepada kader PKS? Anies mengaku perubahan bukan hanya untuk satu orang, partai, dan koalisi, tetapi hajat seluruh masyarakat Indonesia. 'Jadi bapak-ibu sekalian perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai bukan tentang satu koalisi ini adalah tentang mengubah hajat keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Untuk mengubah itu perlu kemenangan,' tegasnya.
-
Mengapa PKS menghormati putusan MK? 'Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,'
-
Kenapa penting menjaga netralitas KPPS? Netralitas anggota KPPS sangat penting, karena mereka harus menjalankan tugas mereka tanpa memihak kepada calon atau partai politik manapun.
"Jadi kita concern dari Presiden, dan pemerintah, jangan sampai ASN, TNI, Polri sampai mereka pensiun, enggak punya rumah milik, atau pribadi untuk mereka. Menurut saya enggak ada hubungan dengan tahun politik," tegasnya.
Puan menekankan, setiap kebijakan pemerintah seharusnya tidak dilihat dari sisi politis. Sebab, pemerintah sedang berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Sekarang melihatnya, apa pun yang bisa kita lakukan untuk rakyat. Apakah itu menjelang, sebelum, atau sesudah (Pilpres) itu merupakan tanggung jawab pemerintah yang hari ini masih menjadi pemerintahan yang sah untuk melakukan apa pun yang bisa bermanfaat untuk rakyat," kata dia.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas lanjutan soal penyediaan rumah bagi ASN, anggota TNI dan Polri hari ini di Kantor Presiden, Jakarta. Ini merupakan kedua kalinya setelah Jokowi menggelar ratas pada 16 April 2018 lalu.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara untuk satu orang atau satu kelompok golongan
Baca Selengkapnya
Pada kesempatan tersebut, Bima juga menjelaskan sikap netral yang wajib dipedomani seluruh perangkat daerah.
Baca Selengkapnya
Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.
Baca Selengkapnya
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca Selengkapnya
Basuki menekankan bahwa dia tidak akan memberikan arahan para PNS di kementeriannya untuk memilih pasangan calon tertentu.
Baca Selengkapnya
AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca Selengkapnya
Puan menekankan, perjuangan politik seharusnya diikuti dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang tidak berisikan kepentingan diri sendiri dan kelompok.
Baca Selengkapnya
Aria Bima masih meyakini dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait netralitas ASN, TNI dan Polri
Baca Selengkapnya
Puan menyebut kesejahteraan rakyat sebagai tujuan dari kemerdekaan harus dapat dipastikan dicapai.
Baca Selengkapnya
Seluruh elemen bangsa seharusnya memahami kapan waktunya bertanding dan bersanding.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani menyoroti proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun ini agar dapat berjalan dengan jujur dan adil.
Baca Selengkapnya
DPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.
Baca Selengkapnya