Follow
Puluhan Tenaga Kesehatan di Sorong Belum Terima Insentif Penanganan Covid-19
Merdeka.com - puluhan tenaga kesehatan (nakes) mendatangi Kantor Wali Kota Sorong. Mereka menuntut pemerintah daerah agar membayar hak-hak mereka yang belum diselesaikan. Perwakilan dari puluhan tenaga kesehatan tersebut bertemu Wali Kota Lambert Jitmau untuk menyampaikan tuntutan.
"Tuntutan kami adalah pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai, tunjangan kinerja tambahan 50 persen pada gaji sejak Januari, dan insentif penanganan Covid-19 dua bulan terakhir di tahun 2021," kata Yani Tayo selaku perwakilan demonstran, Selasa (24/5).
Dijelaskan bahwa pertemuan hari ini dengan Wali Kota Sorong belum ada jawaban. Namun Wali Kota meminta Nakes bersabar dan perwakilan kembali pada pekan depan untuk pertemuan bersama kepala dinas dan bagian keuangan untuk menyelesaikan hak-hak Nakes.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kesehatan di daerah? Dalam hal ini, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan tenaga kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah no 23 tahun 2014.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
-
Siapa yang dituntut? Seorang pria Inggris dihukum hampir 20 tahun penjara karena menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah foto asli anak-anak menjadi gambar pelecehan seksual yang menjijikkan.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Gimana Kemensos menangani aduan masyarakat? 'Ini prestasi luar biasa, bukan WTP yang kami bangga. Tapi respon ibu sangat cepat. Jumat saya WA (Whatsapp) ibu, dan sabtu sudah salur,' katanya.
"Bapak Wali Kota minta kita kembali Senin pekan depan untuk melakukan pertemuan bersama dinas dan bagian keuangan. Bapak Wali Kota juga telah memerintahkan bagian keuangan untuk melakukan proses pembayaran hak-hak Nakes," ujarnya.
Lambert Jitmau yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa dia telah memanggil kepala dinas dan bagian keuangan terkait keterlambatan pembayaran hak Nakes dan segera diselesaikan.
Ia menambahkan bahwa sekitar Rp2 miliar hak tenaga kesehatan yang harus dibayarkan. Diharapkan agar Nakes bersabar sebab sistem transaksi keuangan daerah sekarang berbeda dengan sebelumnya. Namun hak Nakes akan tetap diselesaikan.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dokter di RSUD Soe menolak melayani pasien karena insentifnya selama enam bulan belum dibayar.
Baca Selengkapnya
Puluhan dokter kompak mogok layani pasien sampai insentif mereka dibayar.
Baca Selengkapnya
Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit akhirnya buka suara terkait pemecatan ratusan nakes.
Baca Selengkapnya
Puluhan dokter spesialis berunjuk rasa di Kantor Gubernur Papua, Senin (28/8). Mereka menuntut agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dinaikkan.
Baca Selengkapnya
Akibatnya, antrean pasien yang ingin mendaftar di bagian pelayanan menjadi tidak terhindarkan.
Baca Selengkapnya
Saat menjadi guru PNS, ada setoran uang bulanan dari para PNS ke Korpri Karawang, sebagai satu-satunya organisasi dan wadah berhimpun PNS.
Baca Selengkapnya
Para petugas kebersihan buang sampah di depan Kantor Bupati sebagai bentuk protes atas 3 bulan gaji yang belum dibayar.
Baca Selengkapnya
DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca Selengkapnya
Aksi dilakukan di kantor KPU Makassar untuk menagih janji upah kerja petugas sorlip
Baca Selengkapnya
Warga membawa truk pengangkut sampah lalu menumpahkannya di kedua kantor itu.
Baca Selengkapnya
Ratusan warga Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman, Padang, Rabu (2/8).
Baca Selengkapnya
Pada aksi yang kelima ini jumlah massa terlihat semakin sedikit dan anak-anak yang ikut juga semakin berkurang.
Baca Selengkapnya