Rapat Komisi III DPR, Masinton Cecar BNN Soal Pencegahan Narkoba Masuk ke Indonesia

Merdeka.com - Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11). Dalam rapat itu, BNN dicecar Politikus PDIP Masinton Pasaribu soal pencegahan narkotika masuk ke Indonesia.

"Di mana pencegahan barang masuknya. Itu pertanggung jawaban kita Pak. Kita harus punya tanggungjawab yang sama Pak terhadap generasi kita," kata Masinton.

Masinton menilai BNN belum maksimal dalam mencegah narkotika masuk ke Indonesia. Padahal, kata dia, BNN seharusnya sudah membaca jalur narkotika masuk ke Indonesia.

"Jalur masuknya semua kata Bapak udah bisa dideteksi. Mana deteksinya? Masuk semua barangnya Pak terus kita setiap saat kita dicemaskan dengan narkotika tadi. Negara keluar triliunan ngapain kita di sini," ujarnya.

Pertanyakan Kinerja BNN

Dia pun mempertanyakan peran BNN selama ini. Menurut Masinton, jika kinerja BNN masih belum ada progres sebaiknya dibubarkan saja.

"Kalau memang ini jadi rutinitas saya minta BNN dievaluasi, bubarkan. Kita akan melakukan revisi terhadap Undang-undang narkotika. Dilebur saja engga perlu lagi. Engga ada progres," ungkapnya.

Menurutnya, BNN lebih serius dalam mencegah narkotika masuk dari berbagai jalur. Mulai dari darat, laut hingga jalan kecil yang memiliki peluang masuknya narkotika ke Indonesia.

"Kalau produsennya di dalam negeri di mana diproduksinya dan di mana jaringannya. Hari ini kita bicara tentang narkotika bicara ecek-ecek terus penjara penuh," ujarnya.

"Negara apa ini. Punya Sumber daya negara yang sangat besar kita enggak mampu, negara kalah terhadap narkotika. Yang benar siapa ini pak. Kalau saya sakit pala saya. Bapak-bapak sebagai pelaksana yang diberi kewenangan itu harusnya lebih jeli di sana Pak," sambungnya.

BNN di Daerah Dievaluasi

Masinton juga menyarankan pembentukan BNN ditingkat provinsi dan kabupaten atau kota dievaluasi. Serta lebih fokus pada jalur-jalur masuknya narkotika.

"Bapak koordinasikan lapor presiden karena presiden sudah menyatakan perang. Minta perbatuan angkatan laut. Kalau itu persoalannya dilaut minta perbatuan polisi kalau persoalannya kerjasama semua. Kita menampakkan benar-benar perang gitu loh. Bukan perang ecek-ecek. Ini kan perang ecek-ecek," ucapnya.