Ratusan pedagang Pasar Turi korban penipuan mengadu ke PWNU

Merdeka.com - Ratusan pedagang Pasar Turi mendatangi Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Jalan Masjid Al-Akbar Timur, Surabaya, Jatim. Mereka meminta bantuan, terutama mengenai hak pedagang supaya diperjuangkan karena sebanyak 3.600 pedagang lama di Pasar Turi menjadi korban kasus penipuan, penggelapan yang dilakukan PT Gala Bumi Perkasa (GBP), mengenai penerbitan sertifikat hak milik atas rumah rusun.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Turi Mohammad Taufik Aldjufri mengatakan, kedatangan para pedagang ke kantor PWNU, karena rata-rata dari Nahdliyin.

"Orang yang berdagang di Pasar Turi hampir 90 persen warga Nahdliyin. Makanya kami dari para pedagang wadul datangi kantor PWNU," kata Taufik Aldjufri, Rabu (22/11).

Ketua PWNU Jatim KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah mengungkapkan, pihaknya kapasitasnya nanti akan melakukan pendampingan, memberikan dukungan moral dan advokasi terhadap para pedagang, agar mendapatkan haknya.

"Dalam kesempatan ini kami dari pengurus PWNU Jawa Timur menyerukan memberikan dukungan penuh terhadap Pemerintah Kota Surabaya terhadap Bu Risma (Tri Rismaharini), mengambil langkah tegas melindungi rakyat dan masyarakatnya dari penindasan oleh siapapapun," kata Hasan.

Selain itu, dia juga menyerukan pada para penegak hukum, lembaga peradilan supaya memberikan keadilan terhadap pedagang. "Karena kita hidup di negara hukum. Maka harus memberikan keadilan seadil-adilnya. Karena ini masalah umat," ujar dia.

Kasus antara Henry J Gunawan dengan pedagang Pasar Turi tersebut dilaporkan ke kepolisian awal tahun 2015. Henry diduga telah melakukan penipuan penggelapan terhadap 3.600 pedagang Pasar Turi Baru.

Pelapor yang mewakili dari para pedagang Pasar Turi Baru jumlahnya 12 orang, terkait penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Henry J Gunawan. Laporan itu dilakukan karena para pedagang tidak terima, atas penerbitan sertifikat hak milik atas rumah rusun.

Padahal Henry sudah melakukan penarikan uang, atas biaya hak atas tanah dan bangunan sebesar 5 persen dari nilai jual yakni Rp 8,5 juta. Bahkan para pedagang di tahun 2013 juga sudah melakukan pembayaran.

Dari kasus tersebut nilai kerugiannya sekitar Rp 1,3 miliar. Pasal yang disangkakan terhadap tersangka pasal tentang penipuan dan penggelapan. (mdk/cob)