Ribuan P3K Tenaga Kesehatan Dilantik, Pemkab Garut Alihkan Anggaran untuk Gaji

Merdeka.com - 1.605 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan (nakes) tahun 2022 dilantik Bupati Garut Rudy Gunawan pada Senin (17/4). Namun ternyata pengangkatan tersebut bisa menyebabkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Garut terancam menganggur.

Rudy mengatakan bahwa saat ini di Garut penambahan dan pengangkatan P3K keseluruhan mencapai 9.000 orang. Pengangkatan itu menyebabkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut harus mengalihkan anggaran.

"Anggaran belanja terpaksa dialihkan. Yang tadinya anggaran untuk belanja modal dialihkan jadi belanja barang. Tahun depan karena dialihkan ke belanja operasional, kita tidak akan bisa membangun, tidak ada, tidak ada uang," kata Rudy.

Anggaran Pemkab Garut

Jumlah anggaran yang dialihkan itu, menurutnya, mencapai Rp400 miliar. "Ini tentunya semakin membebani langsung pada rencana pembangunan di tahun 2024," kata dia.

Bila di tahun 2023 kembali harus dilakukan penambahan P3K, diungkapkan Rudy, maka dipastikan beban Pemkab Garut akan semakin bertambah berat.

"Pengangkatan P3K saat ini memang sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005. Yaitu tenaga honorer penyuluh pertanian tenaga kesehatan dan pendidikan harus diangkat menjadi P3K," kata Rudy.

Terkait kondisi keuangan Pemkab Garut, diakui Rudy, sudah meminta adanya penambahan dana alokasi umum (DAU) ke Pemerintah Pusat. Permintaan itu dilakukan untuk mengganti belanja modal yang dialihkan ke P3K.

"Namun dipastikan permintaan tersebut ditolak. Di Garut ini terancam PNS itu nganggur tidak akan. Bisa bekerja melakukan kegiatan karena (anggarannya) habis dipakai P3K, sedangkan dari pusat tidak ada penambahan," pungkasnya.