Follow
Satgas Money Politic dibentuk Polri bakal awasi 4 tahapan Pilkada
Merdeka.com - Polri terus mematangkan pembentukan satuan tugas (Satgas) Money Politic menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Satgas Money Politic nantinya bakal mengawasi empat tahapan Pilkada.
"Tahapan pertama pencalonan yang akan selesai pendaftarannya pada hari ini. Dalam kaitannya pencalonan ini memonitoring agar terhindar dari politik uang," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (10/1).
Menurut Martinus, pengawasan selanjutnya saat pemilihan. Kemudian penetapan calon dan terakhir saat pengajuan keberatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Siapa yang bertugas mengawasi Pilkada? Pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sanksi hukum bagi pelanggaran Pilkada juga diatur dalam undang-undang ini.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk pengamanan pilkada? Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir.
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
"4 poin ini dari satgas untuk memonitor apakah ada praktik-praktik money politic, apakah kecurangan dengan istilahnya namanya itu, vote buying apakah ada mahar politik di sini ini monitoring satgas," ujar Martinus.
Martinus menambahkan, untuk memudahkan pengawasan dilakukan Satgas Money Politic itu akan dibentuk layanan hotline masyarakat. Layanan hotline itu masih dikaji Polri apakah dalam bentuk telepon langsung ke Satgas Money Politic atau dalam bentuk aplikasi kemudian memonitoring menjadi akses laporan warga.
"Satgas dalam cara kerjanya tentu enggak terlepas dari Undang-undang Pemilu terkait mahar politik ini disampaikan, ini menjadi ranah Bawaslu. Jadi harus diingat bahwa kepentingan satgas adalah untuk monitor, pantau apakah ada mahar politik. Tapi penegakannya Bawaslu karena ini adalah ranah Undang-undang Pemilu," kata dia.
Mantan Kabidhumas Polda Metro Jaya ini melanjutkan, anggaran Satgas Money Politic akan dibiayai masing-masing satuan baik Polda dan Polres di wilayah. Tim yang bertugas memantau praktik politik uang selama Pilkada Serentak tahun ini nantinya di bawah kendali Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto dengan muaranya di Bawaslu.
"Bawaslu dia bisa dua administrasi dan pidana dengan Undang-undang Pemilu dia pemeriksaan berapa hari sampai kepada sangsi yang ada bisa didiskualifikasi. Bila itu ditemukan ada mahar politik," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Selain itu, Polri juga telah menyiapkan operasi Mantap Brata. Operasi ini nantinya untuk melakukan pengamanan dalam penyelenggaraan Pemilu.
Baca Selengkapnya
Polres Rohil juga melaksanakan sistem pengamanan kota, apel gelar pasukan, serta serangkaian sosialisasi kepada pihak terkait.
Baca Selengkapnya
Pada hari jadi Korps Bhayangkara tahun ini juga bertujuan untuk melakukan cooling system jelang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Badan ad hoc Pilkada dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu penyelenggaraan di tingkat daerah.
Baca Selengkapnya
Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca Selengkapnya
Menurut Bagja, masa kampanye adalah ajang bagi para peserta Pemilu untuk meyakinkan masyarakat dengan program yang dimiliki.
Baca Selengkapnya
Polri menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi berbagai ancaman dalam dunia nyata maupun maya pada Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Pada tahun 2024 ini menjadi sejarah perjalanan Polri di tengah pesta demokrasi Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kemenko Polhukam melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial tersebut.
Baca Selengkapnya
Panwaslu Pilkada 2024 memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan kelancaran proses pemilihan.
Baca Selengkapnya
Personel Polri mengingatkan warga untuk mewaspadai politik uang di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Hadi mengatakan, ada 19 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam desk ini dalam mensukseskan pemilu dan pilkada 2024.
Baca Selengkapnya