Sempat Disetop, Honor RT/RW di Kota Bekasi Diberikan Lagi Tahun 2020
Merdeka.com - Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi menyepakati memberikan kembali insentif kepada ketua RT dan RW di wilayah setempat pada tahun 2020. Dana insentif ini sempat dihentikan pada Bulan Juni 2019 karena keuangan daerah sedang tak stabil.
"Ketika reses kita tanya, selama ini uang itu untuk ketua RT atau RW saja?Mereka mayoritas kompak jawab "enggak pak, selama ini kita gunakan untuk pelayanan publik masyarakat," kata Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman Juwono Putro pada Rabu (28/11).
Menurut dia, insentif sebesar Rp1,75 juta untuk ketua RW dan Rp1,25 juta untuk ketua RW dipakai untuk operasional seperti mengurus administrasi kependudukan. Dengan adanya itu, tak ada lagi iuran untuk pelayanan publik kepada masyarakat di lingkungan.
-
Bagaimana warga RW bisa menggunakan anggaran tersebut? 'Terjadi perdebatan. Ini duit dari pak gubernur mau diapain? Apa ngurusin selokan? Apa bikin gerbang? Apa bikin modal UMKM warga RW-nya?' sambung RK.
-
Bagaimana RTH di Jakarta bisa membenahi lingkungan? Program yang ditujukan di setiap kelurahan ini bisa menjadi batu loncatan untuk membenahi dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup di kawasan permukiman padat.
-
Bagaimana Rukun Kampung membantu warga Betawi? Chaer menambahkan bahwa warga saling bergantung dan membantu satu sama lain, semisal saat ada yang sakit. Rukun Kampung bersama warga akan menjenguk dan memberi bantuan secara kolektif untuk meringankan kondisinya.
-
Apa saja program dalam reformasi kelurahan? Sedangkan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan dicanangkan lima program yaitu penguatan kegiatan penanganan stunting; penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan; penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial dan pengembangan kebudayaan; penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian; serta penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan.
-
Bagaimana reformasi kelurahan dilakukan? Reformasi kelurahan DIY terdiri atas reformasi birokrasi kelurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan. Reformasi birokrasi kelurahan diwujudkan melalui beberapa program, di antaranya penguatan pengelolaan data dan informasi kelurahan, pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) kelurahan, penguatan digitalisasi kelurahan, penguatan pengelolaan keuangan kelurahan, hingga penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah kelurahan.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
Menurut dia, pemerintah lalu akan mengganti dengan nomenklatur biaya operasional. Tapi, dalam draft anggaran daerah 2020 yang disampaikan kepada DPRD, nilainya lebih rendah dibandingkan nilai insentif sebelumnya.
"Mau insentif atau dana operasional tapi kita sepakat besarannya tidak kurang dari tahun lalu (2019) yang sudah dianggarkan," katanya.
Menurut dia, keberadaan dana tersebut membantu masyarakat dalam kegiatan peningkatan pelayanan publik di tingkat RT/RW. Karena itu, lembaga legislatif yang ada di badan anggaran siap kembali menganggarkannya lagi untuk tahun 2020 di APBD.
Ketua Forum RW Kecamatan Bantagebang, Kiman Sumarwan bersyukur dana insentif akan diberikan lagi tahun depan dengan nominal sama seperti tahun ini. Menurut dia, dengan penyetopan dana insentif membuat kegiatan di lingkungan menjadi berkurang.
"Ketika disetop kegiatan-kegiatan di lingkungan seperti kerja bakti jadi menurun, karena anggarannya dari situ" ujar Kiman.
Berdasarkan data pemerintah, penerima honor insentif di Kota Bekasi terdiri dari 7.086 ketua RT, 1013 ketua RW. Nilai insentif bervariasi. Paling besar untuk ketua RW senilai Rp1.750.000 dan paling rendah adalah pemeliharaan rumah ibadah Rp200 ribu. Honor biasanya diberikan setiap bulan.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.
Baca SelengkapnyaAda tiga kategori rumah tinggal yang diatur dalam kebijakan ini.
Baca SelengkapnyaDalam aturan tersebut, tidak ada disebutkan bahwa tenaga honorer ini akan diangkat menjadi PPPK atau ASN.
Baca SelengkapnyaKebijakan retribusi kebersihan ini akan dikenakan kepada rumah tinggal dan kegiatan usaha, dengan tarif yang ditentukan berdasarkan daya listrik.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta meyakini kembalinya tarif sewa rusun adalah langkah tepat.
Baca SelengkapnyaPenghuni hanya membayar biaya air dan listrik sesuai dengan pemakaian melalui autodebet Bank DKI.
Baca SelengkapnyaAhok ingin agar RT/RW ke depannya bisa mengikuti konsepnya sewaktu dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengusulkan anggaran di setiap RW diberikan Rp100-Rp200 juta
Baca SelengkapnyaSekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami.
Baca SelengkapnyaPembebasan ini merupakan insentif untuk mendorong warga Jakarta agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.
Baca Selengkapnya92 ribu NIK itu terdiri dari 81.119 warga yang telah meninggal dunia dan 11.374 warga yang RT-nya sudah tidak ada.
Baca SelengkapnyaMenurut Ridwan, urusan di Jakarta terlalu luas untuk diputuskan hanya melalui Balai Kota atau di tingkat gubernur.
Baca Selengkapnya