Sentilan pedas KPK terhadap Nusron Wahid soal korupsi di BNP2TKI

Merdeka.com - Posisi Nusron Wahid sebagai Ketua Tim Pemenangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menuai banyak kritik. Nusron dianggap lebih fokus pada pemenangan Ahok ketimbang kinerjanya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Kali ini, sentilan pedas datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Nusron Wahid. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Basaria Panjaitan, mengatakan banyak kasus korupsi dalam penempatan TKI di luar negeri.

Mulai dari saat pengurusan dokumen di daerah, penempatan hingga pulang kembali ke daerah, banyak terjadi praktik korupsi.

"Banyak terjadi kasus yang berhubungan dengan korupsi di dalam pelaksanaan, mulai dari rekrutmen, pembuatan dokumen, penempatan, sampai penyeberangan kembali. Ada penyuapan, pemerasan, gratifikasi. Tahun 2015 KPK dan Bareskrim sudah lakukan semacam sidak. Apakah pemerasan sudah habis? Sampai sekarang kok rasanya belum," kata Basaria, Rabu (31/8) kemarin.

Menurut Basaria, pemerasan, suap dan gratifikasi menjerat TKI hingga tidak dapat menikmati hasil kerja kerasnya. Pendapatan paling banyak justru didapat orang-orang yang bermain dalam menempatkan, daripada TKI itu sendiri. "Penghasilan sindikat lebih besar dari narkoba," ucapnya.

Basaria mengategorikan penjahat sindikat TKI sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa). Dia juga mensinyalir banyak penyeberangan TKI ilegal dari pelabuhan-pelabuhan tikus di Kepri ke Malaysia.

"Di Kepri banyak pulau, pelabuhan tikus yang tidak terpantau. Strategi ini yang dimanfaatkan oknum pelaku sindikat trafficking TKI," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi IX DPR mengkritik kinerja Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid. Kritik datang dari Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menilai, Nusron lebih aktif mengurusi politik ketimbang TKI.

"Terkait posisi Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang belakangan lebih terlihat aktif sebagai politisi dan Ketua Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok daripada posisinya sebagai Kepala BNP2TKI, sungguh memprihatinkan," kata Okky, Senin (15/8).

Saking sibuknya dengan urusan politik, dia menyebut Nusron sampai melupakan nasib para TKI. Banyak kasus yang menjerat para TKI yang luput dari perhatian Nusron. Misal TKI yang terlibat kasus peredaran narkoba di Hongkong.

Okky mempertanyakan, komitmen Presiden Jokowi soal anak buahnya yang rangkap jabatan politik. Padahal, sejak dilantik sebagai presiden, Jokowi menegaskan jajarannya untuk meninggalkan tugas sebagai pengurus partai.

"Komitmen Presiden Jokowi agar anak buahnya tidak merangkap jabatan politik mestinya dapat ditegakkan kepada Kepala BNP2TKI ini," tutup Okky.

Sedangkan Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI (BNP2TKI), Nusron Wahid mengakui Batam memang menjadi lokasi transit TKI nonprosedural ke Malaysia.

"Dari NTT, NTB dan Jawa masuk Batam kemudian masuk Malaysia," kata dia.

Bahkan ada pula yang menyeberang ke Singapura untuk mengurus visa untuk bekerja di Timur Tengah dengan ilegal. Ia juga menilai, terlalu banyak dana yang harus dikeluarkan TKI untuk dapat berangkat ke luar negeri. Banyak biaya siluman lain yang tidak dipertanggungjawabkan, mulai dari biaya pelatihan, jam pelatihan, kualitas pelatihan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.