SMRC: 60 Persen Muslim Tak Percaya Pemerintah Kerap Kriminalisasi Ulama
Merdeka.com - Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkini menunjukkan mayoritas warga beragama Islam tidak percaya dengan anggapan bahwa pemerintah sering melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Pertanyaan survei adalah 'Percaya atau tidak, pemerintah/negara sekarang sering kriminalisasi ulama?'
"Sekitar 60 persen warga Muslim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, sementara yang percaya 27 persen," kata Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad dalam konferensi pers daring pada Selasa (6/4).
Saidiman menjelaskan, responden yang disurvei adalah mereka yang beragama Islam dengan persentase 88,8 persen dari total responden sebanyak 1064 persen.
-
Bagaimana survei ini dilakukan? Survei dilakukan di seluruh Indonesia melibatkan 1.262 responden secara nasional, dan 4.000 responden di Jawa.
-
Mengapa Ridwan Kamil tidak mau menanggapi survei? 'Namanya elektabilitas itu naik turun kan. Dulu waktu Wali Kota Bandung h-2 bulan saya cuma 6 persen. Pas hari-h 45 persen. Jadi enggak bisa mengukur takdir dengan survei hari ini,' kata Ridwan Kamil kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (10/7).
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
-
Di mana Ridwan Kamil menyatakan tidak mau menanggapi survei? 'Namanya elektabilitas itu naik turun kan. Dulu waktu Wali Kota Bandung h-2 bulan saya cuma 6 persen. Pas hari-h 45 persen. Jadi enggak bisa mengukur takdir dengan survei hari ini,' kata Ridwan Kamil kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (10/7).
-
Kenapa orang-orang menolak petunjuk Allah? 'Tuli (Sumum): Metafora ini menggambarkan ketidakmampuan mereka untuk mendengar kebenaran. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat, peringatan, atau petunjuk yang datang dari Allah atau rasul-Nya.'
-
Bagaimana cara survei dilakukan? Survei dilakukan dengan wawancara responden menggunakan telepon pada 23-24 Desember 2023.
Sejalan dengan itu, survei juga menemukan bahwa 54 persen muslim tidak percaya bahwa keinginan umat Islam sekarang sering dibungkam oleh pemerintah/negara. Sementara mereka yang percaya 32 persen dan tidak menjawab 14 persen.
Di sisi lain, 55 persen muslim menyatakan tidak setuju dengan gagasan agar pendakwah agama (ustaz, pendeta, pastor, biksu) harus mendapat izin dari pemerintah. Sementara yang setuju 38 persen, dan ada 7 persen yang tidak menjawab.
Menurut Saidiman, meski mayoritas warga muslim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama, melakukan pembungkaman terhadap umat Islam, dan membatasi dakwah, temuan bahwa cukup banyak yang mempercayai anggapan itu perlu mendapat perhatian pemerintah.
"Nampaknya pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk meyakinkan umat Islam bahwa tuduhan kriminalisasi ulama dan pembungkaman terhadap umat Islam tidaklah benar," ujar Saidiman.
Saidiman menjelaskan survei dilakukan pada 28 Februari - 8 Maret 2021. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah Berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1.064 atau 87 persen.
"Sebanyak 1.064 responden ini yang dianalisis. Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar kurang lebih 3.07 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling. Yang tak bisa diwawancarai sebagian besar mereka tidak ada di tempat, di luar rumah atau luar kota," jelasnya.
Kemudian, lanjutnya responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).
"Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti," katanya.
Reporter: Yopi MakdoriSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasil Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui agar praktik politik dinasti dibatasi.
Baca SelengkapnyaSurvei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
Baca Selengkapnya69,0 persen setuju terjadi penyimpangan di Ponpes Al-Zaytun.
Baca Selengkapnyasurvei dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam rentang 25 Agustus – 3 September 2023, menempatkan 1.200 responden.
Baca SelengkapnyaNU menjadi ormas Islam yang paling tinggi tingkat kepuasannya terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dengan 78,4 persen.
Baca SelengkapnyaSurvei ini dilakukan secara tatap muka pada 29 November-4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden
Baca SelengkapnyaData-data survei opini publik digunakan dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo dan Mahfud MD ditinggalkan oleh warga Nahdlatul Ulama.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator menyebut tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai kembali pulih yakni sebesar 63,4 perse
Baca SelengkapnyaPenurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang
Baca SelengkapnyaSurvei Poltracking mencatat suara warga Nahdlatul Ulama dan PKB kebanyakan mendukung Khofifah-Emil di Pilkada Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaDalam survei dilakukan Populi Center, tingkat kepercayaan publik terhadap MK mencapai 54,8 persen.
Baca Selengkapnya