Survei Poltracking: Mayoritas Publik Setuju Pembangunan IKN
Merdeka.com - Mayoritas publik setuju keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal itu terungkap dari survei Poltracking Indonesia yang dirilis pada Kamis (8/12).
Hasilnya, 58,3 persen setuju terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Jumlah itu terbagi dari yang menjawab Setuju 48,2 persen dan sangat setuju 10,1 persen.
Sedangkan 23,9 persen responden mengaku tak setuju dengan pembangunan IKN Nusantara. Terbagi dari tidak setuju 17,6 persen dan sangat tidak setuju 6,3 persen. 17,8 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tak menjawab.
-
Apa saja hak warga yang terdampak pembangunan IKN? Hak-hak warga yang termasuk dijamin dalam peraturan presiden itu berupa tanah, bangunan dan tanaman tumbuh. Semua hak warga itu terakomodir untuk diberikan penggantian kerugian.
-
Siapa yang fokus membuat kota layak huni di IKN? Sementara itu, Direktur TOWNLAND, Monika Indirasari menekankan pentingnya membuat kota yang layak huni dalam mencapai konsep kota yang berkelanjutan.
-
Siapa yang mendukung pembangunan hotel di IKN? Kita sangat bangga bisa bekerja dan mendukung Pakuwon Grup untuk membangun hotel bertaraf internasional di Nusantara. Kita berharap Ibu Kota Nusantara bisa menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya dan menjadi negara maju.
-
Bagaimana konsep keberlanjutan diterapkan di IKN? Nusantara Sustainability Hub akan menjadi Pusat Riset dan Inovasi yang mengusung konsep keberlanjutan.
-
Bagaimana cara membuat IKN jadi kota yang layak huni? 'Hanya memindahkan kantor, maka tidak ada namanya kota formal-informal, kaya-miskin bercampur. Kota itu semua golongan harus hadir,' jelas Emil seperti dilansir dari Antara, Jumat (15/3).
-
Dukungan apa yang diberikan? Dalam kesempatan itu, para relawan memainkan lakon berjudul 'Gatotkaca Wisuda' dengan harapan Ganjar bisa memenangi Pilpres 2024.
"Publik yang mengatakan setuju 58,3 persen, gabungan sangat setuju dan setuju terhadap keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda saat menyampaikan rilisnya secara virtual, Kamis (8/12).
Dari 58,3 persen masyarakat yang setuju, terdapat enam harapan dari pembangunan IKN Nusantara. Pertama adalah membuka lapangan pekerjaan baru sebesar 24,3 persen. Selanjutnya, meningkatkan perekonomian Indonesia 16,3 persen dan pemerataan pembangunan 7,4 persen.
Selanjutnya adalah meningkatkan investasi nasional 5,8 persen, menjadikan ibu kota negara lebih kondusif 5,2 persen, dan pengembangan sumber daya manusia 3,2 persen. Sebanyak 37,8 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung pada tanggal 21-27 November 2022 Menggunakan metode multistage random sampling 1220 Responden margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Survei juga dilakukan terhadap evaluasi kinerja petahana Bupati Karawang Aep Syaepuloh.
Baca SelengkapnyaHasil Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui agar praktik politik dinasti dibatasi.
Baca SelengkapnyaCharta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik
Baca Selengkapnya"Mayoritas warga cukup/sangat puas atas kinerja Joko Widodo sebagai Presiden, 75,8%," tulis dalam survei tersebut
Baca SelengkapnyaSebanyak 76,2 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Jokowi, meski belakangan banyak diterpa isu negatif.
Baca Selengkapnya52,2 persen publik tidak tahu KPU sudah memutukan hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPenarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Baca SelengkapnyaAdapun responden yang menjawab kurang dan tidak puas sebesar 17,9%. Sementara itu, 1% responden lainnya menjawab tidak tahu.
Baca SelengkapnyaApabila dirinci sebanyak 17,4 persen responden merasa sangat puas dan 69,1 persen responden cukup puas.
Baca SelengkapnyaMayoritas responden menyatakan puas atas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHasil survei 77,2 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja presiden Jokowi, sementara 22 persen merasa kurang puas.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) berefek kepada approval rating Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya