Tak Terima Penghitungan Suara Ulang, PDIP Surabaya Adukan Bawaslu ke DKPP

Merdeka.com - PDIP tak terima dengan tudingan menggelembungkan suara Pileg di Surabaya oleh sejumlah partai politik (Parpol) yang dimotori PKB berujung pada rekomendasi Bawaslu untuk penghitungan suara ulang. Partai berlambang banteng moncong putih itu pun mengambil langkah mengadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Melalui kuasa hukumnya, Anas Karno, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu melaporkan ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merekomendasi hitung ulang di seluruh TPS yang ada di Surabaya, yaitu 8.146 TPS. Berkas laporan ke DKPP yang ditandatangani Ketua DPC PDIP Surabaya, Whisnu Sakti Buana itu, diterima bagian pengaduan pada Rabu (24/4) kemarin.

"Sudah kami masukkan dan diterima. Nanti tinggal menunggu panggilan saja," kata Anas via telepon, usai melengkapi beberapa berkas laporannya ke kantor DKPP, Kamis (25/4) hari ini.

Anas yang juga wakil ketua bidang hukum DPC PDIP Surabaya ini menjelaskan, berdasarkan aturan pelaporan dan kelengkapan berkas yang tertera di website dkpp.go.id, ada tiga formulir yang harus dilengkapi, salah satunya surat kuasa khusus. "Hari ini sudah dilengkapi, komplet!" ucapnya pasti.

Pihaknya juga memasukkan berkas screenshot percakapan Ketua Bawaslu Surabaya, Hadi Margo Sambodo yang dinilai condong ke salah satu caleg DPR RI. "Iya disampaikan," ucapnya.

Seperti diketahui, Senin (21/4) lalu, Bawaslu Surabaya mengeluarkan surat rekomendasi agar KPU melakukan penghitungan ulang di seluruh TPS, karena dinilai banyak kejanggalan. Rekomendasi itu didasari atas laporan sejumlah Parpol, salah satunya PKB, serta temuan internal Bawaslu.

Bahkan saat konferensi pers di Hotel Santika, Sabtu (20/4) dini hari, Ketua DPC PKB Surabaya, Musyafak Rouf terang-terangan menyebut PDIP-lah yang melakukan penggelembungan suara Pileg di Surabaya.

Namun, Anas menyayangkan jika hitung ulang dilakukan di seluruh TPS di Surabaya. Jika penghitungan ulang hanya di beberapa TPS saja, dia masih memakluminya. "Tapi ini seluruhnya," keluhnya.

Menurut Anas, Bawaslu seharusnya bisa bekerja secara bertahap. Terlebih dalam menyikapi adanya laporan yang langsung disikapi dengan keputusan yang dinilai kubu PDIP hanya sepihak.

"Soal selisih suara itu hal yang wajar dan kadang bisa terjadi. Tapi tidak lantas memberikan rekomendasi seluruh TPS di Surabaya. Itu mustahil," katanya.

Dan jika sampai terjadi penghitungan ulang di seluruh TPS, menurut Anas, justru akan memperkeruh suasana di Kota Pahlawan. "Kami meminta agar penghitungan ulang di semua wilayah tidak terjadi. Kemudian pihak Bawaslu juga harus mendapat sanksi," tegas Anas.