Terima Keputusan KPU, Kiai se-Madura Tolak People Power

Merdeka.com - Sejumlah Lora, sapaan putra kiai di Madura, atau disapa Gus kalau di Jawa berkumpul di Surabaya, Senin (20/5) malam. Pertemuan bertema 'Merajut Kebersamaan, Menjaga NKRI' itu untuk membahas persoalan politik tanah air yang kian memanas pasca-pemilu.

Menurut Jubir Lora se-Madura, KH Hosnan A Nafi, memanasnya suhu politik ini dipicu oleh seruan people power pada 22 Mei di Jakarta atau yang saat ini diganti dengan istilah Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk menolak hasil Pemilu 2019.

"Aksi people power tak hanya inkonstitusional, tetapi juga memperkeruh suasana kondusif pasca-pemilu," ujar kiai muda yang akrab disapa Ra Hosnan tersebut.

Karena alasan itulah, kata Ra Hosnan, pertemuan para Lora dari empat kabupaten di Madura ini digelar, sekaligus sebagai komitmen kebangsaan dan keberagamaan dalam menjaga NKRI. Hadir dalam pertemuan, dari Sumenep yaitu Ra Hosnan sendiri, lalu Ra Qusyairi Zaini, Ra In'am, Ra Ilyas, Ra Erfan Umar, Ra Robithul Umam, Ra Hamidi Amin, Ra Zainul Ubbad, Ust Quraisyi Muslim, Ra Insan Ghazali, dan Ra Rasidi Bahri.

Kemudian dari Pamekasan adalah Ra Mahrus Syafii, Ra Kholiq Ilyas, Ra Faruq, Ra Sufyan Tsauri, Ra Abd Hamid, dan Ra Zainul Hasan. Yang dari Sampang diwakili oleh Ra Syamsuddin Abd Muin, Ra Amin Syafi, Ra Fauzan Zaini, Ra Saifur Rohim Sahuri, Ra Suhaimi Al Baghdadi, dan Ra Ali Mahrus.

Artikel terkait KPU juga bisa dibaca di Liputan6.com

Sedangkan dari Bangkalan ada Ra Hasyim Zubair, Ra Kholid, Ra Ahmad Nawawi, Ra Umar, Ra Dzikrullah, Ra Anton Bastoni, Ra Anas, Ra Ahmad, dan Ra Utsman.Sejak awal, lanjut Ra Hosnan, mayoritas kiai se-Madura memang menolak keras seruan people power.

"Kami menolak dan sepakat menerima keputusan resmi KPU, karena kita bagian dari NKRI sebagai negara hukum," tegasnya lagi.

"Di luar (konstitusi) itu, bersifat makar atau dalam bahasa agama disebut bughat. Dan bila ada yang mengamini ajakan people power, itu hanya segelintir tokoh saja," sambungnya.

Karena itu, melalui pertemuan ini, Lora se-Madura mengimbau semua pihak agar tetap menjaga ukhuwah, serta tidak terprovokasi oleh berbagai hasutan untuk melawan hukum atau tindakan inkonstitusional seperti people power.

"Ukhuwah adalah modal utama dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur," tegasnya.