Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tito Karnavian janji bentuk timsus usut kasus yang dilaporkan DPR

Tito Karnavian janji bentuk timsus usut kasus yang dilaporkan DPR Komjen Pol Tito Karnavian. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Calon Kapolri Komjen Tito Karnavian memaparkan janjinya akan mendalami sejumlah kasus yang diadukan oleh Komisi III DPR. Untuk menangani hal tersebut, Tito akan membentuk tim khusus.

"Nanti kasus-kasus yang dilaporkan (ke Komisi III) akan diteliti dan segera ditindaklanjuti. Ke depan akan dibentuk tim khusus untuk menangani pengaduan itu. Saya akan bentuk tim khusus di Irwasum," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6).

Sebelumnya, Tito menjawab pertanyaan Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad. Hal itu terkait tindakan semena-mena oleh Barekrim Mabes Polri terhadap perusahaan asing Cedrus Investments Ltd .

Orang lain juga bertanya?

"Kemarin saya menemani ketua komisi III menerima keluhan dari masyarakat. Bagaimana menurut Bapak, bukankah seharusnya Polri ikut membangun iklim investasi?" tanya Dasco.

Politikus Partai Gerindra tersebut menanyakan dua hal kepada Komjen Tito. Pertama soal penanganan gerakan-gerakan radikal dan intoleransi, di mana Komjen Tito sangat berpengalaman. Kedua soal upaya membangun iklim atau kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Dasco mengungkapkan, ada pengusaha Indonesia yang meminjam sejumlah uang dari Cedrus Investment Ltd, dengan agunan sejumlah saham. Namun, alih-alih membayar pinjaman, peminjam (debitur) malah mengadukan Cedrus ke Polisi. Tanpa pernah memanggil terlapor, Bareskrim Mabes Polri membekukan saham yang menjadi agunan.

"Padahal Cedrus sudah berkali-kali memberi kelonggaran, tetapi malah diadukan dan agunan dibekukan," ujar Dasco.

Dasco lantas mempertanyakan perlakuan polisi yang tidak memanggil terlapor, namun polisi secara sepihak justru membekukan saham yang menjadi agunan pinjaman. Dasco mengatakan, Polri harus menjaga iklim investasi di Indonesia demi keberhasilan pembangunan.

Dia juga berharap, Kapolri baru hendaknya memperbaiki iklim investasi, supaya investor jangan sampai kapok. Dasco kemudian meminta ijin kepada Ketua Komisi III Bambang Soesatyo untuk menyerahkan dokumen kepada Komjen Tito. Setelah dipersilakan, Dasco berdiri dan menyerahkan dokumen mengenai Cedrus.

Seperti diketahui, masalah Cedrus mengemuka dan mendapat tanggapan dari sejumlah anggota DPR, bermula dari debitur Harun Abidin yang tidak bisa mengembalikan pinjaman kepada Cedrus. Sebelumnya, Neta S Pane, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) menyesalkan tindakan Polisi yang membekukan agunan tanpa mendengar keterangan terlapor, hanya berdasarkan laporan Harun Abidin secara sepihak. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Momen Anggota Komisi II Tegur Menteri Tito Gara-gara Ngobrol dengan Bima Arya Saat Rapat
VIDEO: Momen Anggota Komisi II Tegur Menteri Tito Gara-gara Ngobrol dengan Bima Arya Saat Rapat

Taufan Pawe menegur Menteri Tito karena saat dia akan memberikan pandangan

Baca Selengkapnya
VIDEO: Minta Maaf, Mendagri Jenderal Tito Karnavian Ditegur Keras saat Ngobrol di Rapat DPR
VIDEO: Minta Maaf, Mendagri Jenderal Tito Karnavian Ditegur Keras saat Ngobrol di Rapat DPR

Menteri Tito menyampaikan permintaan maafnya, setelah ditegur anggota DPR Komisi II Fraksi Golkar, Taufan Pawe karena mengobrol dengan Bima Arya

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
VIDEO: Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas

Dalam rapat, Dirut PT Timah, Ahmad Dani Virsal, menjadi bulan-bulan anggota DPR.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menteri Tito Karnavian Singgung Jenderal Polisi Soal Beras
VIDEO: Menteri Tito Karnavian Singgung Jenderal Polisi Soal Beras "Sudahlah, Kita Tahu Pemainnya!"

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengingatkan, tingkat kenaikan harga atau inflasi menjelang hari besar keagamaan Ramadan.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tito Titip 'Kerjaan Besar' ke Menko Polhukam Hadi: Kasus BLBI & Pelangaran HAM
VIDEO: Tito Titip 'Kerjaan Besar' ke Menko Polhukam Hadi: Kasus BLBI & Pelangaran HAM

Tito Karnavian menitipkan sejumlah pesan kepada Menko Polhukam definitif, Hadi Tjahjanto

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
VIDEO: Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas

Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha

Baca Selengkapnya
Mendagri Turun Tangan Tuntaskan Masalah Lahan Demi Pembangunan IKN
Mendagri Turun Tangan Tuntaskan Masalah Lahan Demi Pembangunan IKN

Sebagai Mendagri, Tito mampu mengoordinasikan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mendagri Tito Bantah Kebocoran Data Pemilih di Kemendagri
VIDEO: Mendagri Tito Bantah Kebocoran Data Pemilih di Kemendagri "Mungkin di KPU"

Menteri Tito menjelaskan anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada

Baca Selengkapnya
Rieke Dukung Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Timah: Jangan Hanya Swasta yang Disasar
Rieke Dukung Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Timah: Jangan Hanya Swasta yang Disasar

Hal ini lantaran adanya dugaan keterlibatan pihak lain selain PT Timah Tbk dan swasta.

Baca Selengkapnya
BLBI Hingga Kasus Pelanggaran HAM Jadi PR Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
BLBI Hingga Kasus Pelanggaran HAM Jadi PR Menko Polhukam Hadi Tjahjanto

Hadi Tjahjanto hanya memiliki waktu delapan bulan hingga masa kabinet Jokowi berakhir.

Baca Selengkapnya