'UU KPK sekarang sudah cukup baik'

Merdeka.com - Pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji meminta pemerintah dan DPR menunda revisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi UU KPK masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.

"UU KPK sekarang sudah cukup baik. Maka lebih baik revisi UU KPK ditangguhkan dulu apabila belum diharmonisasi dengan UU terkait seperti KUHAP/KUHP/UU Tipikor/UU Penegakan Hukum (MA, Polri dan Kejaksaan Agung)," kata Indriyanto saat dihubungi pada Jumat (19/6).

Menurutnya, apabila UU tetap direvisi oleh pemerintah, dia menyarankan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Kalau hanya revisi satu pasal lebih baik dilakukan melalui Perppu misalnya tentang pasal yang bisa berdampak kriminalisasi pada pimpinan/pejabat/pegawai KPK saat menjalani tupoksinya," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi sependapat dengan Indriyanto. Menurutnya, revisi UU KPK lebih baik ditunda sampai selesai diselaraskan dengan UU terkait seperti KUHP dan UU Nomor 31 tahun 1999.

"KPK meminta disinkronisasi dulu dengan undang-undang yang lain. Karena ini belum selesai," kata Johan Budi.

Namun, Johan hanya dapat pasrah apabila pemerintah dan DPR tetap ngotot melakukan perubahan peraturan tersebut.

"Kita mengikuti saja, kewenangan mereka membuat UU. Sedangkan KPK hanya sebagai pemakai UU. Peran kami hanya memberi masukan, itu juga kalau diminta," kata Johan.