VIDEO: Keras! KPK Lantang Soal Bansos Jadi Alat Kampanye, Sentil Bawaslu Embrio Korupsi

Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.

Kapten Timnas AMIN Syaugi menilai pembagian bansos sengaja dimasifkan pemerintah jelang Pemilu 2024

Ganjar sudah memprediksi penyaluran bantuan sosial (bansos) kerap dimanfaatkan para pejabat untuk mengkampanyekan salah satu paslon.

Timnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak

Menurut Alexander, hal tersebut sudah diprediksi dalam survei KPK.

Menurutnya, banyak spekulasi yang muncul bahwa bansos itu digunakan untuk kepentingan Gibran

Hotman kemudian mempertanyakan maksud Romo Magnis yang mengibaratkan Presiden layaknya pencuri.

KPK mewanti-wanti ada clonflict of interest (COI) dalam penyaluran bansos tersebut.

Selain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.

Pihak yang mencoba memainkan bansos untuk Pilkada maka akan ada sanksi pidana.

Menurutnya penyimpangan itu harus diusut karena KPK merupakan harapan dalam menegakan hukum.