VIDEO: KPU Blak-blakan Dampak Pembatalan Revisi UU Pilkada dan Nasib Putusan MK

KPU akan membenahi diri dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan kepemimpinan PKB yang tidak sesuai dengan tujuan awal partai didirikan.

KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Anggota DPR Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf setuju dengan perubahan UU Kementerian Negara, dalam Rapat Baleg DPR, Kamis (16/5).

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberi teguran untuk Ketua KPU Hasyim Asyari, karena terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu 2024.

Mahfud mengatakan putusan MK tersebut merupakan hal yang baik dan demokratis

KPU mengingatkan masyarakat untuk hadir ke TPS pada hari pencoblosan.

KPU memastikan bakal mematuhi Putusan MK terkait Pilkada serentak 2024.

Cak Imin juga mengungkapkan bagaimana nasib koalisi perubahan usai Pilpres 2024.

Baleg DPR menyepakati menggunakan putusan Mahkamah Agung terkait batasan usia calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub).

Terkait nasib perolehan suara atas surat suara yang dirusak apakah sah atau tidak, Dede menyerahkan kepada PPK dan saksi.

Maruf Amin bahkan menyebut KPU tak layak untuk menyelenggarakan Pilkada.