Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

KPU Jamin Putusan MK soal Ambang Batas dan Batas Usia Paslon Berlaku sampai Penetapan Kepala Daerah

KPU menjamin bakal tetap berpedoman kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas Pilkada.

kpu
KPU Jamin Putusan MK soal Ambang Batas dan Batas Usia Paslon Berlaku sampai Penetapan Kepala Daerah
KPU Sikapi DPR Batal Sahkan RUU Pilkada (©merdeka.com)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjamin bakal tetap berpedoman kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas (threshold) pencalonan di Pilkada 2024.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin memastikan, putusan MK yang akan segera diadaptasi oleh KPU RI dalam Peraturan KPU (PKPU) berlaku sampai penetapan pasangan calon kepala daerah pada 22 September 2024.

Rekomendasi Beritauntuk kamu

"Dipedomani terus sampai penetapan pasangan calon (22 September 2024)," kata Afif dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis malam (22/8/2024).

Hal ini menegaskan bahwa KPU RI bakal memproses calon kepala daerah saat pendaftaran 27-29 Agustus 2024 dengan merujuk kepada kriteria calon yang sesuai dengan syarat pencalonan yang telah diputuskan oleh MK pada 20 Agustus 2024.

Lebih lanjut, Afif juga ditanyai mengenai kemungkinan lain, semisal dilakukannya revisi Undang-undang (UU) Pilkada oleh DPR RI di kemudian hari. Terkait hal itu, Afif tak mau berandai-andai.

"Menurut saya kita tidak melakukan pengandaian-pengandaian, yang pasti putusan MK sudah ada, revisi undang-undang Pilkada belum ada kan begitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan," ucap dia.

KPU Siapkan Draf PKPU

Sebelumnya, Afif menerangkan bahwa secara kronologi KPU RI tidak berubah sikap sejak putusan MK terkait UU Pilkada terbit pada Selasa 20 Agustus 2024, meski DPR RI melakukan akrobat politik dengan menempuh revisi kilat melalui Badan Legislasi (Baleg).

"Ketika keputusan Mahkamah Konstitusi dibacakan siang sampai sore hari, kami menyampaikan bahwa KPU akan melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi di malam harinya," ungkap dia.

KPU RI, bahkan sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil substansi keputusan MK yang kemudian dinormakan dalam draft PKPU yang telah dikirimkan ke Komisi II atau DPR pada 21 Agustus 2024.

"Untuk selanjutnya, tadi setelah kami melakukan rapat pleno terbuka hasil pemilu pasca PKPU II di mahkamah konstitusi, kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi," katanya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
W
Reporter
    Winda Nelfira
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

KPU Pastikan Pemungutan Suara Ulang di Berbagai Daerah Siap Digelar Besok
KPU Pastikan Pemungutan Suara Ulang di Berbagai Daerah Siap Digelar Besok

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), masih ada beberapa daerah yang harus melakukan PSU.

KPU RI
MK Ubah Syarat Ambang Batas Pilkada, KPU Ingin Konsultasi dengan DPR Sebelum Sosialisasi ke Parpol
MK Ubah Syarat Ambang Batas Pilkada, KPU Ingin Konsultasi dengan DPR Sebelum Sosialisasi ke Parpol

KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR RI terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas persyaratan pencalonan Pilkada.

Putusan MK
Putusan MK soal Umur Calon Kepala Daerah Dinilai Kental Nuansa Politis
Putusan MK soal Umur Calon Kepala Daerah Dinilai Kental Nuansa Politis

MK sebelumnya menegaskan, syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan

Mahkamah Konstitusi
Komisi II Sebut Putusan MK Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah akan Dituangkan di PKPU
Komisi II Sebut Putusan MK Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah akan Dituangkan di PKPU

Komisi II bersama KPU akan melakukan rapat konsinyering untuk membahas putusan tersebut.

Mahkamah Konstitusi
Kebut, Komisi II DPR Segera Bahas Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah Bareng KPU
Kebut, Komisi II DPR Segera Bahas Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah Bareng KPU

Secara konstitusi, MA berwenang mengubah norma dalam peraturan termasuk PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan putusan MA wajib dilaksanakan.

putusan ma tentang usia kepala daerah
KPU Jateng Singgung Ada Cawagub Tak Bisa Daftar Imbas Putusan MK
KPU Jateng Singgung Ada Cawagub Tak Bisa Daftar Imbas Putusan MK

Perihal syarat usia calon kepala daerah, jika mengacu pada putusan MK, sebab ada calon yang terkena imbas pada regulasi itu.

Pilkada Jateng
Putusan MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Bikin KIM Kocok Ulang Jagoan di Pilkada 2024
Putusan MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Bikin KIM Kocok Ulang Jagoan di Pilkada 2024

Golkar akan duduk bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) membahas hasil putusan MK tersebut.

Putusan MK
PKPU Pilkada Terbaru, Batas Usia Kepala Daerah 30 Tahun Dihitung Sejak Pelantikan
PKPU Pilkada Terbaru, Batas Usia Kepala Daerah 30 Tahun Dihitung Sejak Pelantikan

PKPU tersebut ditandatangani Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Senin, 1 Juli 2024.

KPU
Soal Putusan MK Ubah Aturan Pilkada, Komisi II dan KPU Akan Rapat Senin Pekan Depan
Soal Putusan MK Ubah Aturan Pilkada, Komisi II dan KPU Akan Rapat Senin Pekan Depan

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan rapat dengan penyelenggara Pemilu dijadwalkan pada Senin pekan depan

KPU
Hormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu
Hormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu

Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.

PKS
Menanti Sikap Tegas KPU Usai Putusan MA Terkait Aturan Baru Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah
Menanti Sikap Tegas KPU Usai Putusan MA Terkait Aturan Baru Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah

Peserta pemilihan kepala daerah kini tidak harus berusia 30 tahun untuk bisa mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan putusan MA.

putusan ma kepala daerah
Laksanakan Putusan MK, KPU Jakarta Gelar Rekapitulasi Suara Ulang di 233 TPS
Laksanakan Putusan MK, KPU Jakarta Gelar Rekapitulasi Suara Ulang di 233 TPS

Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Dody Wijaya menjelaskan, rekap suara ulang untuk DPRD Jakarta mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di wilayah Jakut.

Mahkamah Konstitusi