Wakil Ketua KPK: Ada Potensi Penyalahgunaan Refocusing Anggaran Covid-19
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menilai refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 memiliki celah untuk dikorupsi. Karena biasanya, dalam situasi darurat ada beberapa kelonggaran aturan.
Dia mengatakan, biasanya refocusing anggaran digunakan seperti untuk honor tenaga kesehatan dan pengadaan alat kesehatan. Dia mengingatkan agar kelonggaran aturan tidak dijadikan celah untuk melakukan praktik korupsi.
"Ketika ada krisis termasuk Covid-19, tentu kemudian ada kelonggaran-kelonggaran hukum, seperti pada pengadaannya, maka ketika dilonggarkan di situ ada potensi untuk disalahgunakan," kata Ghufron saat menghadiri suatu kegiatan di Kabupaten Bekasi, Rabu (9/2) kemarin.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa yang harus jadi prioritas saat menentukan anggaran? Buat daftar elemen pernikahan yang paling penting bagi kamu dan pasangan, seperti lokasi, pakaian, dekorasi, dan makanan. Fokuskan dana pada elemen-elemen tersebut, dan cari cara untuk menghemat pada bagian lainnya.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Apa fokus Pemkab Kutim di sektor kesehatan? Sementara itu, di sektor kesehatan, Kepala Dinas Kabupaten Kutai Timur, dr. Bahrani Hasanal menyampaikan pihaknya focus pada pencegahan dan screening stunting.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan tata kelola pengadaan? Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
Kebijakan refocusing anggaran dalam hal penanganan Covid-19 bertujuan untuk kemanusiaan. Oleh karena itu, aturan yang ketat dan prosedural biasanya akan dilonggarkan.
"Semakin ketat tentu prosedurnya lambat, tapi demi kesehatan dan demi kemanusiaan, tentu kemanusiaan yang diutamakan dan prosedur hukum dilonggarkan. Nah pada saat dilonggarkan ini kemudian disalahgunakan untuk praktik-praktik korupsi," ungkapnya.
Ghufron berharap pandemi Covid-19 ini tidak dijadikan kesempatan untuk melakukan praktik korupsi. Sebaliknya, dia mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menangani Covid-19.
"Covid-19 ini harus dipahami sebagai musibah dan bencana yang harus dihadapi bersama-sama dan tidak menjadi kesempatan untuk melakukan korupsi. KPK berharap ini tidak menjadi celah atau potensi korupsi yang dimanfaatkan secara tidak benar oleh penyelenggara negara," ungkapnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaPelaku menggunakan Dana Siap Pakai Pada Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2020.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) penanganan Covid-19 di Kemenkes RI.
Baca SelengkapnyaNilai proyek yang mencapai nilai triliunan Rupiah tersebut untuk pengadaan 5 juta set APD.
Baca SelengkapnyaSebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Baca SelengkapnyaPolisi berhasil menetapkan seorang tersangka berinisial HC.
Baca SelengkapnyaMantan pejabat Kemenkes membocorkan ada perintah dari pimpinannya terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD).
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaPencegahan ke luar negeri lima orang tersebut mulai berlaku enam bulan pertama dan dapat diperpanjang.
Baca SelengkapnyaDalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.
Baca Selengkapnya